Soal Pelaporan Keuangan Sekolah Pembinaan Disdikbud Lambar Tak Maksimal

BALIKBUKIT - Fraksi Golkar DPRD Lampung Barat, menyebut bahwa pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat terhadap sekolah-sekolah kurang maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Golkar Ismun Zani, S.I.P., dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Lambar terhadap nota pengantar RAPBD Lambar tahun anggaran 2024, di Ruang Sidang Marghasana DPRD setempat, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ismun, pihaknya banyak sekali menerima keluhan dan masukan dari pelaksana lembaga pendidikan di tingkat sekolah terkait kurang maksimalnya pembinaan maupun pelatihan dan pengarahan dari perangkat daerah terkait.

”Banyak sekali keluhan khususnya pembinaan, pelatihan dan pengarahan dari perangkat daerah terkait, khususnya mekanisme pelaporan,” ungkap Politisi Golkar tersebut.

Terusnya, hal ini berdampak dengan banyaknya temuan berupa pengembalian kelebihan pembayaran yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pelaporan.

”Berkaitan ini mohon aksi dan tindakan nyata dari dinas terkait secara serius, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama terutama Disdikbud.

Karena sejauih ini banyak keluhan, dimana pihak sekolah menyampaikan kepada kami, jika mereka kaget ketika temuan BPK RI, mereka harus mengembalikan ABCD,” sebutnya.

Pihak sekolah, lanjut Ismun, mengelola dana dari pemerintah tidak besar tapi pengembaliannya hampir 30-40%, bukan duitnya tidak dibelanjakan bukan duitnya tidak dipakai tetapi karena mekanisme pelaporanya.   

”Artinya ini menjadi perhatian serius kita termasuk pada dinas dan instansi lainnya agar kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah Kepala Disdikbud Lambar Bulki, S.Pd, MM.,  menyampaikan jika pihaknya telah berupaya maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah. 

”Kalau pembinaan sudah maksimal, tetapi tentu apa yang disampaikan Fraksi Golkar menjadi catatan kami, dan akan kami tingkatkan lagi agar masalah tersebut tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (nopri/lusiana)