Politikus PDIP Sebut Amnesti Hasto Tak Ubah Sikap Partai ke Pemerintah

Radarlambar.bacakoran.co– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik penyeimbang dalam pemerintahan, bukan bagian dari koalisi kekuasaan maupun oposisi. Sikap ini dinyatakan tidak berubah meski Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli, dalam keterangannya pada Minggu (3/8). Menurutnya, PDIP sejak awal telah mengambil sikap untuk tidak terjebak dalam dikotomi oposisi dan koalisi, mengingat sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal struktur politik yang kaku seperti itu.

Sikap sebagai partai penyeimbang sebelumnya juga telah diputuskan secara formal melalui rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada 2024. Oleh karena itu, pemberian amnesti kepada Hasto tidak mengubah arah kebijakan dan posisi politik partai berlambang banteng tersebut.

PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo akan diberikan secara selektif. Partai hanya akan mendukung program-program yang dinilai berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, PDIP menyatakan siap untuk memberikan kritik konstruktif demi menjaga akuntabilitas dan arah pembangunan nasional.

Megawati, dalam pidatonya pada Kongres V PDIP di Bali, juga menegaskan bahwa PDIP merupakan partai ideologis yang berdiri di atas prinsip kebenaran dan keberpihakan kepada rakyat. Baginya, keberadaan partai dalam lanskap politik bukan semata-mata soal berada di dalam atau luar kekuasaan, melainkan terkait konsistensi terhadap nilai-nilai moral dan ajaran politik Bung Karno.

Dalam konteks itu, PDIP memilih menjadi penyeimbang sebagai strategi untuk menjaga agar arah kebijakan nasional tetap sesuai dengan konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Sikap ini mencerminkan posisi strategis partai dalam dinamika pemerintahan, tanpa kehilangan independensi politiknya.(*)