Inggris Siap Akui Palestina, Tapi Tak Lepas dari Kontroversi Dukungan ke Israel

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pemerintah Inggris Raya menyatakan kesiapannya untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Namun, keputusan ini disertai sejumlah prasyarat yang berkaitan langsung dengan tindakan Israel dalam konflik Gaza.

Pengakuan terhadap Palestina akan diberikan jika Israel dianggap gagal mengambil langkah nyata untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, serta menunjukkan komitmen tidak memperluas wilayah melalui aneksasi Tepi Barat. Keputusan ini muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan yang semakin memburuk, dengan jumlah korban jiwa akibat kelaparan di Gaza terus meningkat, termasuk puluhan anak-anak.

Isyarat dukungan terhadap Palestina sebelumnya sudah terlihat sejak kunjungan resmi Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa ke Inggris pada April 2025. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menandatangani nota kesepahaman yang menegaskan kerja sama bilateral serta dukungan terhadap pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, mencakup wilayah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Meski menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara, kebijakan luar negeri Inggris masih menuai kritik. Negara tersebut diketahui terlibat dalam suplai persenjataan dan teknologi yang digunakan dalam serangan udara Israel ke Gaza. Komponen pesawat tempur F-35, yang diproduksi di Inggris dan diekspor ke luar negeri untuk perakitan, menjadi sorotan karena digunakan dalam pengeboman di wilayah Palestina.

Data dari lembaga pengawas perdagangan senjata mengungkapkan bahwa Inggris telah mengeluarkan lisensi ekspor senjata ke Israel dengan nilai melebihi 500 juta poundsterling. Meskipun sebagian izin ekspor telah ditangguhkan sejak Partai Buruh mengambil alih kekuasaan pada 2024, ekspor komponen vital seperti F-35 tetap berlangsung karena dianggap tidak langsung dikirimkan ke Israel.

Selain masalah senjata, Inggris juga dikritik atas dugaan keterlibatan militer dalam aktivitas intelijen di Jalur Gaza. Angkatan Udara Inggris dilaporkan telah mengoperasikan ratusan penerbangan pengintai sejak serangan dimulai pada Oktober 2023. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa penerbangan tersebut bertujuan melacak keberadaan sandera, sejumlah pihak menduga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh Israel dalam operasi militernya.

Rencana pengakuan Palestina oleh Inggris, meskipun membawa harapan baru bagi pendukung solusi damai, tetap dibayangi oleh kontroversi kebijakan luar negeri yang dinilai belum sepenuhnya netral. Dalam situasi yang kompleks ini, sorotan dunia tertuju pada konsistensi sikap London antara pernyataan politik dan tindakan faktual di lapangan. (*)