DPRD Lambar Kunker ke Jakarta, Sembilan Anggota Diduga Mangkir!

Komisi I DPRD Lampung Barat Kunker ke Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Dukcapil di Jakarta Selasa 12 Agustus 2025. Foto Dok--
BALIKBUKIT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah kementerian di Jakarta selama dua hari, Selasa - Rabu (12–13/8/2025). Kegiatan ini melibatkan seluruh komisi di DPRD dengan agenda koordinasi lintas sektor demi mendukung pembangunan daerah.
Dari informasi yang dihimpun, kunjungan ini diikuti oleh mayoritas anggota dewan. Namun, mencuat kabar adanya sembilan nama anggota yang diduga tidak hadir, yakni Sutikno, Tomi Ardi, Ismet Liza, Bahrin Ayub, Harun Roni, Doni Kurniawan, Dinarianti, Herpin, serta Erwansyah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Lampung Barat, Andi Chahyadi, S.H, M.A., menegaskan bahwa kegiatan ini tetap berjalan lancar dan dihadiri 33 anggota dewan. Ia juga meluruskan isu ketidakhadiran beberapa nama yang disebutkan.
“Dari total 35 anggota, hanya dua yang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan, yaitu Bapak Bahrin Ayub dan Harun Roni. Sementara anggota lainnya hadir dalam kegiatan,” kata Andi, Selasa (12/8/2025).
Menurut dia, Kunker kali ini terbagi dalam tiga komisi dengan agenda dan tujuan berbeda. Komisi I melakukan kunjungan ke Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Dukcapil.
“Komisi I fokus pada pembahasan seputar perpanjangan masa jabatan peratin atau kepala desa, serta pembenahan administrasi kependudukan,” terang Andi.
Sementara itu, Komisi II menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Sekretariat Jenderal Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Fokus mereka adalah memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas penunjang di wilayah Lampung Barat.
Sedangkan Komisi III mengunjungi Badan Gizi Nasional (BGN) serta Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial. Mereka membahas program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
“Melalui kunjungan ini, DPRD berharap ada percepatan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam aspek infrastruktur, pelayanan kependudukan, dan peningkatan gizi,” tutupnya. (lusiana)