APBN Ongkosi Kopdes Merah Putih Rp250 T dan MBG Rp300 T

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan alokasi anggaran yang sangat besar untuk dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kedua program ini berangkat dari filosofi pembangunan berbasis akar rumput dengan tujuan memperluas kemakmuran dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk Kopdes Merah Putih, setiap desa dan kelurahan akan mendapatkan dukungan modal sekitar Rp2,5 miliar. Jika dijalankan di 100 ribu titik, dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp250 triliun. Model pendanaan ini diharapkan menjadi injeksi langsung ke perekonomian desa, mendorong tumbuhnya usaha produktif, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis tahun ini sudah memiliki anggaran awal sebesar Rp71 triliun, ditambah cadangan Rp100 triliun. Pada 2026, cakupan program ini ditargetkan mencapai 82 juta penerima dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Skala ini menjadikan MBG salah satu program intervensi gizi terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan sasaran utama anak-anak sekolah.

Kedua program ini berpotensi memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Dana koperasi desa dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memacu sektor UMKM. Sementara MBG akan menggerakkan rantai pasok pangan, mulai dari petani, peternak, produsen bahan baku, hingga penyedia jasa distribusi dan katering.

Namun, alokasi anggaran ratusan triliun juga menjadi tantangan fiskal tersendiri. Pemerintah harus menjaga agar belanja besar ini tidak menekan defisit anggaran, terutama di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Tantangan lainnya adalah memastikan dana benar-benar tersalurkan sesuai sasaran dan tidak bocor di tingkat pelaksanaan.

Sri Mulyani mendorong pelaku ekonomi syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Kopdes Merah Putih, sehingga tata kelola keuangan lebih transparan dan adil. Ia juga menyoroti peluang kerja sama antara MBG dan program SANTRI milik Bank Indonesia, yang dapat menggerakkan ekonomi pesantren sebagai pusat produksi dan distribusi pangan halal.

Selain itu, kebutuhan penyediaan makanan sehat untuk sekolah juga dapat memperluas industri halal nasional. Pemerintah berencana membangun 200 Sekolah Rakyat hingga 2026, dengan 15 ribu siswa sebagai penerima manfaat MBG. Ini membuka peluang pasar baru bagi pelaku industri pangan, khususnya yang memenuhi standar halal dan gizi seimbang.

Skala besar program ini menuntut koordinasi lintas kementerian, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur di daerah. Pembangunan koperasi desa akan menghadapi tantangan kapasitas sumber daya manusia, sementara program MBG memerlukan rantai pasok yang efisien agar kualitas makanan tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa jika dikelola dengan baik, dua program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(*/edi)