Zulhas Siapkan ASN PPPK Kawal Koperasi Desa Merah Putih

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Pemerintah terus mempercepat persiapan pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai instrumen strategis dalam penguatan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa setiap koperasi akan didukung oleh tenaga aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Setiap unit koperasi diproyeksikan memperoleh bantuan dua hingga tiga ASN yang ditugaskan sesuai domisili mereka, sehingga distribusi tenaga lebih efisien dan merata di tingkat daerah.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan bahwa koperasi desa dapat segera berfungsi sebagai simpul utama dalam menyalurkan bantuan pemerintah, melaksanakan operasi pasar, sekaligus memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang. Kehadiran ASN PPPK di setiap koperasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola administrasi, akuntabilitas keuangan, serta memastikan layanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa skema penugasan PPPK untuk Kopdes Merah Putih masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah sedang memetakan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menghitung proyeksi tambahan tenaga baru apabila jumlah ASN yang tersedia belum mencukupi. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 250 ribu ASN berstatus PPPK, sementara jumlah koperasi desa dan kelurahan yang ada mencapai 81.147 unit. Dengan kebutuhan dua hingga tiga orang per koperasi, proyeksi total sumber daya manusia yang dibutuhkan bisa mencapai lebih dari 240 ribu orang.

Untuk tahap awal, pemerintah akan mengoptimalkan tenaga PPPK yang sudah ada. Namun, jika masih terdapat kekurangan, opsi merekrut tenaga paruh waktu tidak tertutup kemungkinan untuk dipertimbangkan. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif, sehingga dapat mengisi kekosongan di wilayah-wilayah yang belum memiliki jumlah tenaga memadai.

Pemerintah menargetkan sekitar 15 ribu koperasi sudah dapat beroperasi dalam waktu dekat. Untuk itu, rapat pemantauan dan evaluasi dilakukan secara maraton setiap hari, agar hambatan di lapangan dapat segera diatasi. Zulhas menekankan bahwa percepatan operasional koperasi merupakan prioritas karena Kopdes Merah Putih tidak hanya dirancang sebagai badan usaha desa, tetapi juga sebagai infrastruktur penting untuk menopang berbagai program pemerintah.

Melalui koperasi ini, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, operasi pasar dapat dilakukan secara lebih efisien karena barang tidak lagi harus melewati rantai pasok yang panjang. Efisiensi distribusi ini juga diyakini akan menekan potensi permainan harga yang sering kali merugikan konsumen. Tidak kalah penting, keberadaan koperasi desa dianggap sebagai benteng untuk melindungi masyarakat dari praktik lintah darat atau rentenir yang kerap menjerat pelaku usaha kecil.

Kopdes Merah Putih diproyeksikan bukan hanya sebagai penopang program pangan nasional, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa. Melalui pengelolaan yang profesional dengan dukungan ASN PPPK, koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah yang memberikan akses lebih luas bagi masyarakat desa terhadap berbagai program pemerintah sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor riil.

Dengan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis bahwa penguatan koperasi desa dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan pangan, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa.(*/edi)