Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Dukungan Pemda Dalam Pembuatan Sertipikasi Tanah

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: |

Sabtu , 23 Aug 2025 - 20:12

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Pemda Maluku Utara di Kota Ternate, Sabtu (23-8-2025). - Foto Istimewa--

Kerja sama semakin diperkuat dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan dengan Pemkab Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula. Kesepakatan ini mencakup legalisasi aset tanah, penyelesaian persoalan pertanahan, hingga dukungan terhadap program strategis nasional di Maluku Utara.

Pemda Dukung Program Sertipikasi

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyambut baik program sertipikasi tanah yang dinilai sangat membantu masyarakat.

“Kepastian hukum atas tanah bisa menjadi modal untuk mendapatkan pinjaman bank, sekaligus menjamin tanah itu bisa diwariskan dengan sah kepada anak-anak mereka,” ujar Sherly.

Rakor ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Staf Khusus Menteri ATR Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. (*)

menteri nusron tekankan pentingnya dukungan pemda dalam pembuatan sertipikasi tanah                            radarlambar.bacakoran.co – menteri  agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), nusron wahid, menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah (pemda), khususnya pemerintah desa, sangat menentukan dalam proses penerbitan sertipikat tanah.
 
hal itu disampaikan nusron saat menghadiri rapat koordinasi bersama pemda maluku utara di kota ternate, sabtu (23/8). menurutnya, tanpa dokumen dan verifikasi dari desa, sertipikat tanah tidak mungkin diterbitkan.
 
“kolaborasi dan koordinasi mutlak sifatnya. kami tidak bisa menerbitkan sertipikat tanah kalau tidak ada dukungan dokumen dari pemda, terutama kepala desa. karena riwayat tanah hanya diketahui di tingkat desa,” tegas nusron.
 
nusron menekankan bahwa dokumen awal yang ditandatangani kepala desa menjadi prasyarat penting dalam menjamin keabsahan tanah. “kalau tidak ada dukungan dari bawah, potensi konflik bisa terjadi. karena itu kita butuh check and balance,” tambahnya.
 
aset dan sertipikat elektronik diserahkan
 
dalam pertemuan tersebut, menteri nusron menyerahkan 28 sertipikat aset pemerintah provinsi maluku utara dan 15 sertipikat elektronik hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).
 
selain itu, dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah berupa tanah dan bangunan untuk kantor wilayah bpn maluku utara di sofifi. serah terima dilakukan langsung oleh gubernur maluku utara sherly tjoanda kepada kepala kanwil bpn maluku utara lalu harisandi.
 
kerja sama semakin diperkuat dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (pks) antara kantor pertanahan dengan pemkab pulau morotai, halmahera tengah, dan kepulauan sula. kesepakatan ini mencakup legalisasi aset tanah, penyelesaian persoalan pertanahan, hingga dukungan terhadap program strategis nasional di maluku utara.
 
pemda dukung program sertipikasi
 
gubernur maluku utara sherly tjoanda menyambut baik program sertipikasi tanah yang dinilai sangat membantu masyarakat.
 
“kepastian hukum atas tanah bisa menjadi modal untuk mendapatkan pinjaman bank, sekaligus menjamin tanah itu bisa diwariskan dengan sah kepada anak-anak mereka,” ujar sherly.
 
rakor ini turut dihadiri ketua komisi ii dpr ri muhammad rifqinizamy karsayuda, staf khusus menteri atr bidang reforma agraria rezka oktoberia, staf khusus bidang komunikasi strategis dan kerja sama antarlembaga muda saleh, serta jajaran kementerian atr/bpn. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Edisi Minggu, 24 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan