Ribuan Buruh Padati Gedung DPR, Rencana Long March ke Istana Batal

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Aksi besar kaum buruh kembali menggema di ibu kota. Kamis (28/8), ribuan massa dari berbagai serikat pekerja dan Partai Buruh menumpahkan aspirasinya di Kompleks Parlemen, Senayan. Semula, mereka berencana membagi konsentrasi di dua titik, yakni di sekitar Patung Kuda menuju Istana Negara dan di Gedung DPR RI. Namun, menjelang hari pelaksanaan, strategi itu diubah. Fokus aksi dipusatkan hanya di Senayan.

Perubahan tersebut tidak lepas dari pertimbangan praktis. Ribuan buruh yang datang dari Jabodetabek dan daerah lain menilai, menyampaikan aspirasi langsung di hadapan parlemen jauh lebih efektif. Selain itu, mayoritas buruh harus kembali ke tempat kerja pada giliran shift siang, sehingga mobilisasi massa di dua titik sekaligus dianggap berisiko mengurangi daya tekan.

Sejak pagi, arus massa mulai menyesaki jalan-jalan di sekitar Senayan. Spanduk, bendera serikat, hingga pengeras suara mewarnai barisan. Dari kejauhan, riuh orasi terdengar saling bersahutan, menandai semangat perjuangan yang tak pernah padam dari kalangan pekerja. Gelombang buruh ini menyuarakan enam tuntutan utama yang dianggap mewakili keresahan para pekerja di tanah air.

 

Tuntutan pertama menyangkut penghapusan sistem kerja outsourcing serta penolakan terhadap kebijakan upah murah. Mereka menekan pemerintah agar Upah Minimum Tahun 2026 naik signifikan, berada di kisaran 8,5 sampai 10,5 persen.

Isu kedua berhubungan dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Buruh mendesak adanya satuan tugas khusus yang dapat menekan gelombang PHK dan memberi perlindungan bagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Pada tuntutan ketiga, perhatian diarahkan pada sistem perpajakan. Para buruh meminta agar aturan pajak bagi pekerja direformasi. Poin yang mereka tekankan antara lain kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak untuk pesangon, tunjangan hari raya, serta jaminan hari tua. Selain itu, diskriminasi pajak bagi perempuan menikah juga dituntut untuk dihapuskan.

Isu regulasi ketenagakerjaan menjadi tuntutan keempat. Massa mendesak agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan segera disahkan, tetapi tanpa konsep omnibuslaw yang dinilai merugikan posisi pekerja.

 

Di luar persoalan buruh, massa juga membawa isu korupsi ke dalam daftar tuntutan. Mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang lebih kuat dalam memberantas praktik rasuah yang merugikan negara.

Terakhir, massa menyerukan revisi aturan pemilu. Menurut mereka, sistem yang ada perlu dibenahi agar penyelenggaraan Pemilu 2029 lebih adil, representatif, dan memberi ruang bagi keterlibatan pekerja dalam politik nasional.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung dalam pengawasan ketat aparat keamanan. Ribuan personel kepolisian berjaga di berbagai titik untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Meski jumlah massa terbilang besar, unjuk rasa berjalan tertib, diwarnai yel-yel dan iring-iringan musik perjuangan yang menggema di jalanan sekitar Senayan.

Dengan batalnya rencana aksi di depan Istana Negara, hari itu seluruh perhatian terpusat pada Gedung DPR RI. Kaum buruh menaruh harapan besar agar suara mereka tidak hanya berhenti sebagai orasi jalanan, melainkan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. (*/lusi)