Groundcheck KPM, Pastikan Bansos PKH Semakin Tepat Sasaran

PESISIR TENGAH – Pemerintah melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 benar-benar tepat sasaran. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pengecekan langsung keluarga penerima manfaat (KPM) hingga verifikasi menyeluruh terhadap data administrasi dan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Koordinator Kabupaten PKH Pesbar, Agus Riyanto, S.Kom., menjelaskan bahwa saat ini pendamping PKH yang tersebar di seluruh kecamatan sedang melakukan groundcheck terhadap KPM. Kegiatan tersebut meliputi pengecekan identitas kependudukan, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta kebutuhan pokok yang benar-benar mendesak. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang akan disalurkan lebih tepat sasaran.

“Seperti disampaikan sebelumnya, untuk rencana penyaluran bansos PKH tahap III tahun 2025 ini dimungkinkan pada September. Saat ini semua data KPM masih dalam proses pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, sehingga KPM bansos PKH di Pesbar ini semakin tepat sasaran,” kata Agus.

Menurutnya, upaya verifikasi ini sangat penting karena sering ditemukan data penerima yang belum sepenuhnya valid. Ada kasus di mana keluarga yang seharusnya sudah tidak lagi berhak menerima bantuan masih tercatat dalam data penerima. Sebaliknya, ada juga warga yang seharusnya berhak mendapatkan bansos namun belum terdaftar. Dengan groundcheck menyeluruh, diharapkan permasalahan semacam ini dapat diminimalkan.

“Semua data KPM bansos PKH tidak hanya diperiksa secara administratif, melainkan juga harus sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelasnya.

Masih kata dia, data tersebut terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Dengan sistem terintegrasi ini, proses validasi menjadi lebih akurat karena setiap penerima bantuan dapat dipantau secara detail. Seluruh data KPM saat ini sudah terkoneksi dengan sistem kependudukan. Jadi bukan hanya nama dan alamat yang diperiksa, tetapi juga status sosial ekonominya.

“Ini menjadi landasan agar penerima bantuan betul-betul merupakan keluarga miskin atau rentan miskin yang memang membutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, kata Agus, Kementerian Sosial (Kemensos) juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) serta perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan ketepatan sasaran bansos. Melalui kerja sama ini, kondisi finansial calon penerima dapat dilihat lebih detail, mulai dari cicilan atau hutang, kepemilikan aset, pola konsumsi, hingga tabungan di bank. Melalui sistem tersebut, kondisi finansial calon penerima bansos bisa dicek lebih detail. 

“Beberapa indikator yang menjadi bahan pertimbangan antara lain cicilan dan hutang, kepemilikan aset, konsumsi, hingga tabungan di bank. Sehingga KPM bansos PKH di Pesbar semakin tepat sasaran,” pungkasnya. (yayan/*)