DPR Soroti Mafia Timah, Komisi VI Dukung Penuh Satgas Berantas Tambang Ilegal

 

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Komisi VI DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Indonesia, khususnya pada sektor timah. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti bahwa aktivitas tambang ilegal timah selama ini bahkan dijaga oleh oknum aparat penegak hukum.

 

Menurut Rieke, fenomena mafia timah di Tanah Air sudah mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. Karena itu, DPR menilai era baru pengendalian tambang ilegal dan percepatan hilirisasi produk timah harus segera diwujudkan.

 

“Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur menghadapi mafia apapun, termasuk mafia timah,” ujar Rieke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (26/9/2025).

 

Satgas Timah Mulai Bergerak

 

Langkah pengendalian tambang ilegal di sektor timah diwujudkan dengan pembentukan satuan tugas (Satgas). PT Timah Tbk (TINS) telah membentuk Satgas Nanggala untuk menekan praktik tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Sementara pemerintah melalui TNI membentuk Satgas Halilintar dengan mandat yang sama.

 

“Ini satu langkah yang tinggal implementasinya. Tidak semua hal tentu Presiden turun langsung, tapi arahnya sudah sangat jelas,” tambah Rieke.

 

Komitmen Prabowo Lawan Mafia

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan mafia dan koruptor. Ia menegaskan tidak akan gentar menghadapi siapapun yang merugikan negara dan rakyat.

 

“Semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab. Saya tidak ragu menghadapi mafia-mafia, saya hadapi atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam berbagai kesempatan.

 

Komitmen ini diperkuat dengan dukungan penuh DPR dan Satgas di lapangan, yang diharapkan mampu mempersempit ruang gerak mafia tambang ilegal, khususnya timah yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia.