KPPN Liwa Salurkan Anggaran Rp.1.247,09 Miliar sampai dengan September2025

Reporter: Rlmg |

Editor: |

Rabu , 08 Oct 2025 - 21:06

KPPN Liwa--

Realisasi APBN hingga 22 SeptemberTahun 2025 KPPN Liwa

(Author Muhammad Verdito Vigo, PTPN KPPN Liwa)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, melaksanakan tugas penyaluran anggaran negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun 2025. Anggaran tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan pembangunan daerah, serta mempercepat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.Dalam pelaksanaannya, KPPN Liwa memastikan bahwa penyaluran anggaran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang transparan, akuntabel, serta didukung dengan sistem digital yang terintegrasi. Dengan demikian, anggaran negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Anggaran yang dikelola oleh KPPN Liwa sampai dengan 22September 2025adalah sebesar Rp1.784,71 miliar untuk disalurkan kepada 2 Pemerintah daerah (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat) dan 10 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 28 satuan kerja. Sementara itu, realisasi penyaluran anggaran tersebut telah mencapai Rp1.247,09 miliaratau 69,89%. Realisasi tertinggi adalah untuk belanja pegawai sebesar 76,72%, sedangkan realisasi terendah adalah untuk belanja barang yaitu sebesar 58,34%. Penjelasan realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai sebesar Rp109,72miliar (76,72% dari pagu Rp143,01 miliar), bertujuan menjamin kelancaran operasional ASN dalam melaksanakan pelayanan publik di wilayah kerja.
Belanja Barang sebesar Rp35,03 miliar (58,34% dari pagu Rp60,05 miliar), digunakan untuk mendukung program-program operasional dan pelayanan publik.
Belanja Modal sebesar Rp8,003 miliar (58,75% dari pagu Rp13,62 miliar), dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kantor serta sarana pendukung layanan masyarakat.
Transfer Ke Daerah sebesar Rp1,094 Miliar (69,81% dari pagu Rp1,567 miliar), dialokasikan untuk berbagai jenis transfer ke daerah sesuai peruntukannya.

Rincian Realisasi Transfer ke Daerah dan Program prioritas daerah:

1. Dana Alokasi Umum (DAU): Rp714,36 miliar dari pagu Rp970,21 miliar (73,63%). Dana pagu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 536,74 miliar dan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 433,46 miliar. Dana ini dialokasikan berdasarkan dana yang bersifat block grant (tidak ditentukan penggunaanya) dan specific grant (ditentukan penggunaanya) digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pelayanan publik seperti layanan umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Pengalokasian berfokus pada pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Rp172,89 miliar dari pagu Rp267,93 miliar (64,53%), Dana pagu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 157,87 miliar dan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 110,06 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional seperti pendanaan operasional layanan publik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD, TPG Guru dan BOK Kesehatan.

3. Dana Bagi Hasil (DBH): Rp18,94 miliar dari pagu Rp34,24 miliar (55,32%). Dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 16,96 miliar dan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 17,27 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung fiskal daerah atas kontribusi dari sektor penerimaan negara (seperti pajak dan SDA) dan digunakan untuk menanggulangi ketimpanganpembangunan antarwilayah, meningkatkan perekonomian daerah penghasil, serta mendukung keberlanjutan sektor kehutanan, perkebunan, dan industri terkait, pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan ketiga jenis DBH tersebut sesuai peruntukannya.

kppn liwa salurkan anggaran rp.1.247,09 miliar sampai dengan september2025                            realisasi apbn hingga 22 septembertahun 2025 kppn liwa
(author muhammad verdito vigo, ptpn kppn liwa)
 
kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) liwa sebagai instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan kementerian keuangan, melaksanakan tugas penyaluran anggaran negara sesuai amanat undang-undang nomor 62 tahun 2024 tentang apbn tahun anggaran 2025 serta peraturan presiden nomor 135 tahun 2024 tentang rincian apbn tahun 2025. anggaran tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional dan pembangunan daerah, serta mempercepat transformasi ekonomi menuju indonesia emas 2045.dalam pelaksanaannya, kppn liwa memastikan bahwa penyaluran anggaran dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. hal ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang transparan, akuntabel, serta didukung dengan sistem digital yang terintegrasi. dengan demikian, anggaran negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat.
 
anggaran yang dikelola oleh kppn liwa sampai dengan 22september 2025adalah sebesar rp1.784,71 miliar untuk disalurkan kepada 2 pemerintah daerah (kabupaten lampung barat dan kabupaten pesisir barat) dan 10 kementerian/lembaga yang terdiri dari 28 satuan kerja. sementara itu, realisasi penyaluran anggaran tersebut telah mencapai rp1.247,09 miliaratau 69,89%. realisasi tertinggi adalah untuk belanja pegawai sebesar 76,72%, sedangkan realisasi terendah adalah untuk belanja barang yaitu sebesar 58,34%. penjelasan realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut:

belanja pegawai sebesar rp109,72miliar (76,72% dari pagu rp143,01 miliar), bertujuan menjamin kelancaran operasional asn dalam melaksanakan pelayanan publik di wilayah kerja.
belanja barang sebesar rp35,03 miliar (58,34% dari pagu rp60,05 miliar), digunakan untuk mendukung program-program operasional dan pelayanan publik.
belanja modal sebesar rp8,003 miliar (58,75% dari pagu rp13,62 miliar), dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kantor serta sarana pendukung layanan masyarakat.
transfer ke daerah sebesar rp1,094 miliar (69,81% dari pagu rp1,567 miliar), dialokasikan untuk berbagai jenis transfer ke daerah sesuai peruntukannya.

rincian realisasi transfer ke daerah dan program prioritas daerah:
1. dana alokasi umum (dau): rp714,36 miliar dari pagu rp970,21 miliar (73,63%). dana pagu yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 536,74 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 433,46 miliar. dana ini dialokasikan berdasarkan dana yang bersifat block grant (tidak ditentukan penggunaanya) dan specific grant (ditentukan penggunaanya) digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar pelayanan publik seperti layanan umum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. pengalokasian berfokus pada pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah. 
 
2. dana alokasi khusus (dak) non fisik: rp172,89 miliar dari pagu rp267,93 miliar (64,53%), dana pagu yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 157,87 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 110,06 miliar. dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional seperti pendanaan operasional layanan publik, bantuan operasional sekolah (bos), bop paud, tpg guru dan bok kesehatan.
 
3. dana bagi hasil (dbh): rp18,94 miliar dari pagu rp34,24 miliar (55,32%). dana yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 16,96 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 17,27 miliar. dana tersebut dialokasikan untuk mendukung fiskal daerah atas kontribusi dari sektor penerimaan negara (seperti pajak dan sda) dan digunakan untuk menanggulangi ketimpanganpembangunan antarwilayah, meningkatkan perekonomian daerah penghasil, serta mendukung keberlanjutan sektor kehutanan, perkebunan, dan industri terkait, pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan ketiga jenis dbh tersebut sesuai peruntukannya.
 
4. dana desa: rp156,02 miliar dari pagu rp206,49 miliar (75,56%). dana pagu yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 112,78 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 93,69 miliar. dana tersebut digunakan untuk peningkatan kemandirian desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas data keuangan desa dan blt desa. pengalokasian mengarahkan fokus penggunaan dana desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 
pemerintah kabupaten lampung barat memanfaatkan alokasi dana desa untuk mendukung program koperasi desa merah putih, yang saat ini berjumlah 131 unit. kehadiran koperasi merah putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro berbasis kemasyarakatan. sementara itu, pemerintah kabupaten pesisir barat juga berkomitmen mendorong pengembangan program koperasi desa merah putih guna meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat. di kabupaten pesisir barat, jumlah koperasi desa merah putih tercatat sebanyak 116 unit.
 
5. insentif fiskal: rp11,76 miliar dari pagu rp23,47 miliar (50,09%). dana pagu yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 7,63 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 15,83 miliar. dana tersebut diberikan kepada daerah yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik sebagai insentif untuk inovasi dan reformasi birokrasi. pengalokasian dana ini diharapkan dapat mendorong peran insentif fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah.
 
6. dak fisik: rp20,34 miliar dari pagu 65,29 miliar (31,16%). dana pagu yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lampung barat sebesar 52,15 miliar dan pemerintah daerah kabupaten pesisir barat sebesar 13,14 miliar. dak fisik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi, sarana pendidikan, dan kesehatan. pengalokasian ini bertujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/ atau kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
 
penyaluran apbn melalui kppn liwa diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan daerah melalui sinergi pusat-daerah. hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta mendukung pencapaian asta cita menuju indonesia emas 2045.