China Akhirnya Angkat Suara Soal Polemik Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Utang KAI

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah China akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan kesulitan keuangan PT KAI akibat beban utang dari proyek tersebut.

Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, Beijing menegaskan proyek ini sejak awal dilaksanakan berdasarkan komunikasi dan koordinasi erat antara pemerintah Indonesia dan China, termasuk dalam hal penilaian investasi, keuangan, dan potensi ekonominya.
“Perlu ditegaskan, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik serta imbal hasil komprehensif juga harus dipertimbangkan,” ujar Guo, Senin (20/10), dikutip dari situs resmi pemerintah China.

Guo menambahkan, otoritas dan perusahaan terkait dari kedua negara telah menjalin kerja sama erat untuk memastikan operasional Whoosh berlangsung aman dan stabil. “China siap terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mendukung pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung yang berkualitas tinggi agar dapat mendorong pembangunan ekonomi serta meningkatkan konektivitas kawasan,” ujarnya.

Isu proyek Whoosh kembali menjadi sorotan setelah mencuat persoalan utang besar yang membebani KAI. Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai itu jauh lebih besar dibandingkan proposal awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,6 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan modal pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak opsi pembayaran utang proyek menggunakan dana APBN. Ia menegaskan pengelolaan Whoosh kini berada di bawah Danantara, entitas yang sudah memperoleh dividen dari BUMN hingga Rp80 triliun.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” kata Purbaya, Senin (13/10).

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga menyoroti proyek tersebut dengan menyebutnya “busuk”. Menurutnya, proyek Whoosh bermasalah sejak awal, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan sempat menghentikan pengerjaan proyek pada 2020 karena ditemukan pembangunan pilar tanpa izin di ruas KM 3+800 Tol Jakarta–Cikampek, yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan genangan air serta kemacetan.

Untuk mengatasi kekacauan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, dengan Luhut sebagai ketuanya.
“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” ujar Luhut di Jakarta, Kamis (16/10).

Kini, dengan pernyataan resmi dari China, bola panas proyek Whoosh kembali menggelinding di tengah perdebatan mengenai pembiayaan, tata kelola, dan manfaat ekonomi dari proyek transportasi supercepat pertama di Asia Tenggara tersebut.(*)