Parlemen Malaysia Kritik FAM, Skandal Naturalisasi Pemain Menggema

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Parlemen Malaysia melayangkan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dalam debat Dewan Rakyat pada Kamis, 20 November 2025. Namun, nama Tunku Ismail Idris, tokoh sentral program naturalisasi, tidak disentuh dalam perdebatan tersebut.

Anggota Parlemen Bukit Gelugor, Ramkarpal Singh, menilai skandal naturalisasi pemain telah menjadi isu internasional yang merusak reputasi Malaysia. Bukti yang diajukan FIFA dalam proses banding FAM semakin memperkuat sorotan negatif terhadap federasi.

Meskipun FAM berencana membawa kasus ini ke Pengadilan CAS, Singh menilai langkah tersebut tidak rasional karena federasi hingga kini tidak mampu menghadirkan bukti baru yang memperkuat posisi mereka. Ia menekankan bahwa mengulang materi lama tidak akan menghasilkan hasil berbeda.

Salah satu kritik utama adalah ketidakmampuan para pemain naturalisasi memahami dokumen resmi dan bahasa Malaysia, serta tidak memenuhi persyaratan masa tinggal sebelum permohonan dapat dipertimbangkan. Temuan ini dianggap sangat merugikan reputasi dan nama baik negara di mata internasional.

Rencana FAM mengajukan kasus ke CAS mendapat sorotan keras karena dianggap sia-sia. Anggota parlemen menekankan bahwa tidak ada bukti tambahan yang bisa mengubah putusan FIFA sebelumnya. Selain itu, sepak bola dianggap sebagai ranah apolitis, sehingga praktik yang menyimpang dari standar internasional sangat disayangkan.

Meski Tunku Ismail Idris (TMJ) diduga menjadi penggerak utama program naturalisasi, parlemen enggan menyebut namanya, kemungkinan karena statusnya sebagai anak sultan Johor. TMJ juga diketahui menjadi donatur utama FAM dalam proses persiapan ke CAS, termasuk biaya perjalanan dan legal. FAM sendiri tampak sangat bergantung pada dukungan dana dari TMJ, mengingat tidak ada bantuan dari pemerintah.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian besar terkait masa depan sepak bola Malaysia. Hingga kini, AFC belum mengambil sikap resmi, sementara sang sekjen yang berasal dari Malaysia menegaskan menunggu putusan final Pengadilan CAS.