Purbaya Duga Masih Ada Kementerian Bakal Kembalikan Anggaran 2025

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan indikasi masih adanya kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mampu menghabiskan anggaran tahun berjalan dan berpotensi mengembalikan dana belanja mereka ke kas negara. Dugaan itu disampaikan menyusul pengembalian anggaran Rp3,5 triliun oleh salah satu K/L beberapa waktu lalu.

Purbaya menegaskan bahwa potensi pengembalian anggaran belum dapat dihitung secara pasti hingga seluruh K/L menyampaikan laporan realisasi belanja akhir November 2025. Namun, ia mengaku mencermati adanya pola belanja yang tak bergerak signifikan pada sejumlah unit kerja pemerintah pusat.

“Ini kan belum habis bulannya ya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa K/L, sampai akhir November kita monitor,” ujarnya saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (20/11).

Purbaya tidak mengungkap identitas K/L yang telah mengembalikan anggaran Rp3,5 triliun. Namun, ia menjelaskan bahwa dana yang tidak terserap itu tidak boleh dibiarkan mengendap. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan dua skenario optimalisasi.

Pertama, anggaran akan dialihkan ke K/L lain yang mampu melakukan percepatan belanja pada November–Desember 2025. Prioritas pengalihan diarahkan kepada sektor yang dapat memberikan efek ekonomi cepat, termasuk proyek infrastruktur yang hampir rampung, program pertanian, dan kegiatan layanan publik yang membutuhkan tambahan pendanaan.

“Rencananya, ya kita lihat ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November–Desember. Kalau Desember bisa spend, ya kita salurkan ke sana,” jelas Purbaya.

Skenario kedua adalah menggunakan anggaran tak terserap tersebut untuk memperkecil defisit APBN 2025. Menurut Purbaya, langkah itu dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah dan menjaga ruang belanja tetap sehat memasuki tahun anggaran berikutnya.

“Kalau enggak, ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran supaya lebih terkendali,” tambahnya.

Per akhir Oktober 2025, APBN mencatat defisit Rp479,7 triliun, atau setara 2,02 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut muncul karena pendapatan negara baru mencapai Rp2.113,3 triliun, sementara belanja sudah menembus Rp2.593 triliun.

Meski defisit melebar, Purbaya memastikan posisinya masih dalam batas aman, terutama jika dibandingkan target outlook APBN yang dipatok mencapai defisit 2,78 persen PDB.

“Angka defisit ini berarti dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN untuk saat ini,” terangnya.

Fenomena K/L mengembalikan anggaran menjelang tutup tahun bukan kali pertama terjadi. Namun, kondisi ini kembali menjadi sorotan pemerintah karena banyak program strategis bergantung pada kelancaran penyerapan belanja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan stimulus fiskal.

Pengembalian anggaran biasanya terjadi karena beberapa faktor: keterlambatan proses pengadaan, perencanaan yang tidak matang, proyek yang tidak siap dijalankan, atau kendala teknis di lapangan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Purbaya menyiratkan bahwa sebagian K/L tampak “menyerah” mengeksekusi anggaran di sisa waktu 2025.

Kemenkeu juga melihat bahwa penyerapan belanja yang rendah dapat memengaruhi pemerataan pembangunan, terutama di proyek-proyek prioritas nasional yang membutuhkan dorongan pemerintah pusat.