Anggaran MBG Terserap Rp41,3 T per 18 November 2025

BGN dan Kemenkeu kini memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi bottleneck pada tahap penyaluran dana dan pelaporan. Penguatan struktur distribusi pangan lokal juga menjadi fokus, mengingat program MBG dirancang sekaligus untuk menggerakkan ekonomi desa melalui pembelian bahan baku dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Walaupun serapan masih setengah jalan, program ini menunjukkan dampak ekonomi yang mulai terasa. Serapan tenaga kerja di atas setengah juta orang menjadi indikator kuat bahwa MBG bukan sekadar program intervensi gizi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat.

Di beberapa daerah, permintaan bahan pangan lokal meningkat tajam, terutama untuk sayur, telur, ayam, dan ikan. Pelaku UMKM katering, transportasi, dan logistik kecil juga ikut terdorong.

Dari aspek gizi, laporan sementara menunjukkan tingkat kehadiran sekolah di beberapa kabupaten meningkat setelah program mulai berjalan, terutama pada siswa SD dan SMP.

Kemenkeu menyebut serapan MBG menjadi salah satu indikator kinerja belanja sosial pemerintah di 2025. Dengan besarnya nilai anggaran—Rp71 triliun—program ini menjadi fokus evaluasi belanja K/L di penghujung tahun, terutama karena beberapa kementerian tengah disorot akibat rendahnya serapan anggaran.

Suahasil menegaskan bahwa BGN harus bekerja cepat namun terukur agar tidak tersandung persoalan akuntabilitas. Pemerintah mengingatkan bahwa belanja besar yang tidak terserap atau tidak terlapor dengan baik bisa berdampak pada perencanaan anggaran 2026.(*/edi)