Proyek Penanganan Jalan Provinsi Tuai Kritik, Mulai Dari Kualitas Diragukan Hingga Minimnya Rambu

BALIKBUKIT - Proyek perbaikan Jalan Provinsi pada ruas Liwa - Ranau, tepatnya di wilayah Gunung Pasir, Pekon Bandarbaru, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat meliputi penanganan bahu jalan dan tambal sulam menuai kritik dari masyarakat pengguna jalan.

Mulai dari kualitas pekerjaan yang diragukan, hingga minimnya rambu sehingga membahayakan pengguna jalan serta tidak adanya plang proyek yang terpasang di lokasi menjadi perhatian masyarakat dalam kegiatan proyek dibawah pengelolaan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah V (Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus) tersebut.

Dari sisi kegiatan patching atau tambal sulam jalan, pengendara menilai bahwa pihak pelaksana tidak mengedepankan kualitas sehingga dianggap mengabaikan azas manfaat untuk jangka panjang dan dikhawatirkan kondisinya tidak akan bertahan lama.

“Kualitas proyek tambal sulam ini patut diragukan, terutama pada kegiatan tambal sulam. Pekerja hanya menggali sedikit permukaan bagian atas yang ukurannya hanya beberapa centimeter saja. Kami yakin setelah ditambal tidak lama akan kembali mengelupas, karena tidak ada daya rekat," ucap Alfajri, salah satu pengguna jalan.

Selain menyoal terkait tambal sulam, minimnya pemasangan rambu ditengah aktivitas proyek tersebut juga ikut di kritik pengguna jalan karena dianggap membahayakan pengendara.

“Di beberapa titik penanganan bahu jalan minim rambu-rambu peringatan untuk pengendara. Jadi kondisi itu membahayakan, kemudian sisa dari aktivitas alat berat yang bekerja mengeruk tanah di bahu jalan tidak dibersihkan, sehingga berserakan di badan jalan. Kondisi itu juga membuat jalan sangat licin terutama saat hujan,”sambung dia.

Dari beragam persoalan proyek tersebut, pihak berwenang diharapkan agar menjalankan fungsi pengawasan dengan turun melakukan kroscek kelapangan sebagai bentuk kontrol dalam menjaga kualitas pembangunan sehingga anggaran digulirkan tidak sia-sia.

“Untuk pihak-pihak yang punya fungsi pengawasan harus turun, minimal kroscek lah. Supaya anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia, kami yakin anggarannya besar, tapi untuk jumlah nilai tidak tahu karena dilokasi tidak ditemukan dimana plang proyeknya,"tutup dia.

Menanggapi itu, Kepala UPTD PJJ Wilayah V (Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus) Aprisol enggan mengomentari lebih jauh mengenai kondisi tersebut. Hanya pihaknya berterimakasih atas kritik yang disampaikan yang selanjutnya akan menjadi perhatian untuk kedepan. “Iya, terimakasih infonya bang, untuk jadi perhatian kami kedepannya. Saat ini pekerjaan masih berjalan," ujarnya.

Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai spesifikasi kegiatan mengingat tidak adanya plang proyek yang terpasang di lokasi, lagi-lagi sang Kepala UPTD hanya memanggapi dengan ucapan terimakasih atas masukan yang disampaikan. "Oh iya bang terimakasih masukannya,” tutup dia.*