Terima LPj untuk Diperdakan, FPKS Beri Sejumlah Catatan

BALIKBUKIT - Fraksi PKS Bersatu DPRD Lamlung Barat, secara umum menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023.

Ketua Fraksi PKS Bersatu Nopiyadi, S.I.P., pada sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Lampung Barat terjadap LPj pelaksanaan APBD tahun 2023 mengungkapkan, LPj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Menurutnya, laporan ini menggambarkan informasi bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan dan mendanai kegiatannya di tahun 2023. "Tentunya pelaksanaan program APBD 2023  tidak sempurna 100% namun secara umum pelaksanaan APBD telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah," ungkapnya.

Terusnya, setelah melakukan pecermatan terhadap LPj atas pelaksanaan APBD Kabupeten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023, Maka Fraksi PKS Bersatu DPRD Kabupaten Lampung Barat menyampaikan pendapat akhir, antara lain,  Fraksi PKS Bersatu meminta pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk melakukan perencanaan yang lebih efisien terhadap peningkatan penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena  pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. 

PKS Bersatu Berharap Kepada pemerintah dan OPD terkait untuk  mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang saat ini masih sangat rendah. Agar memberikan kontribusi yang lebih terhadap APBD Kabupaten Lampung Barat.

Fraksi PKS Bersatu meminta kepada dinas terkait, untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah yang kreatif, profesional dan modern, serta meningkatkan upaya pendataan yang dilakukan secara berkala.  

"Hal ini bertujuan agar dapat diketahui secara pasti berapa potensi dan kenaikan potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan PAD terhadap APBD dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," kata dia.

Terkait SILPA yang terjadi Fraksi PKS Bersatu meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam melakukan perencanaan anggaran disesuaikan dengan ketersediaan Sumber daya manusia dan daya serap anggaran yang dimiliki untuk mencegah SILPA yang cukup besar dan terus menerus. 

"Fraksi PKS Bersatu DPRD Kabupaten Lampung Barat mengambil keputusan untuk menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah," tandasnya. *