Politik Uang-Netralitas ASN Masih Jadi Ancaman di Pilkada Pesbar

PESISIR TENGAH – Lampung Democracy Studies (LDS) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menilai Politik uang atau money politik hingga netarlitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi ancaman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kabupaten Pesbar.

Menurut Koordinator LDS Kabupaten Pesbar, Heri Kiswanto, politik uang dan netralitas ASN, bahkan hingga aparatur Pemerintahan Pekon, akan menjadi ancaman dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesbar pada 27 November 2024 mendatang. Hal itu terlihat jika berkaca pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, dugaan kasus politik uang dan netralitas ASN dan lainnya itu kerap terlihat.

“Dugaan kasus politik uang dan netralitas ASN di wilayah Pesbar ini bukan menjadi rahasia umum lagi, artinya banyak masyarakat yang mengetahui, tapi mungkin hanya beberapa saja yang menyampaikan laporan ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesbar,” kata mantan Komisioner Bawaslu Pesbar itu.

Sehingga, kata dia, mengenai netralitas ASN, aparatur Pekon dan politik uang itu jelas masih menjadi ancamanan di Pilkada 2024 mendatang, khususnya di Kabupaten Pesbar. Hal itu masih menjadi persoalan yang harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu, diharapkan agar persoalan itu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara sebagai upaya pencegahan yang dilakukan dapat lebih maksimal.

“Salah satu upaya yang harus tetap dimaksimalkan yakni melakukan pencegahan. Tentu hal itu merupakan tugas penyelenggara dan pihak terkait lainnya agar dalam pelaksanaan Pilkada nanti bisa meminimalisir terjadinya politik uang dan ketidak netralitasan ASN hingga aparatur Pekon itu,” jelasnya.

Masih kata dia, dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, diharapkan agar masyarakat di Kabupaten Pesbar berani berbicara kritis. Sehingga, kedepan hal itu dapat menjadi bahan pemikiran bagi para bakal calon, baik bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati Pesbar, yang memang nantinya benar-benar akan berjuang untuk masyarakat dan juga kemajuan daerah.

Mengingat, setiap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu, tentu banyak masyarakat sudah diimingi salah satunya dengan politik uang yang mungkin sudah menjadi tradisi. Meski begitu, mudah-mudahan kesadaran masyarakat bisa terus ditingkatkan dan masyarakat dapat lebih bijak serta tidak mudah terpengaruh dengan adanya iming-iming politik uang.

“Karena itu masyarakat harus berani, dan mengenai ancaman politik uang dan netralitas ASN di Pilkada 2024 ini kita ingin harus benar-benar dicegah dengan maksimal,” tandasnya.*