Oknum ASN Diduga Terlibat Politik Praktis, Kadisdikbud Lambar Janji Bakal Proses

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Selasa , 06 Aug 2024 - 21:26

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Bulki Basri, S.Pd, M.M----

oknum asn diduga terlibat politik praktis, kadisdikbud lambar janji bakal proses                            balikbukit -  sebuah video viral baru-baru ini, dimana tampak salah seorang aparatur sipil negara (asn) di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten lampung barat (lambar), berinisial id berdiri di antara relawan salah satu bakal calon gubernur (bacagub) rdm dan menyuarakan dukungan terhadap rdm. 
tampak yang bersangkutan mengenakan topi dan baju yang bertuliskan rmd dan dirinya ikut mengepalkan tangan seraya bersorak menyampaikan dukungan.
menyikapi itu, kepala disdikbud lambar bulki, s.pd., m.m., mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap salah satu stafnya berinisial id tersebut. 
“tadi saya juga sudah diberitahukan oleh pak sekertaris soalnya adanya pegawai yang diduga terlibat politik praktis tersebut dan yang bersangkutan akan segera kita panggil dan dimintai keterangan,” tegas bulki, selasa 6 agustus 2024.
baca juga:persiapan hut ri ke-79, polsek balik bukit latih paskibraka lumbok seminung
baca juga:belasan kilometer jalan rusak, warga minta penanganan
dijelaskannya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil bahwa pns dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah. 
“di dalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa pns dilarang terlibat politik dan semestinya yang bersangkutan fokus melaksanakan tugas sebagai seorang pns,” kata dia.
lanjut bulki, setelah dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan maka nanti hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini pj bupati. 
“kalau terbukti melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas bulki. 
baca juga:puluhan hewan penular rabies disuntik vaksin 
baca juga:penanganan longsor km 17 memasuki tahap finishing
sebelumnya, penjabat (pj) bupati lampung barat drs. nukman, m.m., mewanti-wanti kepada seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab lampung barat bersikap netral menjelang pilkada serentak 2024. 
“saya minta kepada seluruh asn di lampung barat untuk selalu bersikap netral menjelang pilkada mendatang,” ungkap nukman. 
dikatakannya, pemkab lampung barat telah mengeluarkan surat edaran bupati lampung barat nomor 800/760/iv.04/2022 tentang netralitas asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serta keputusan bupati lampung barat nomor b/206/kpts/iv.04/2023 tentang pengawasan internal netralitas pegawai aparatur sipil negara pada pemilihan umum dan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak tahun 2024. 
untuk itu, ia berharap setiap asn patuh dan konsekuen mematuhi surat edaran bupati. 
baca juga:tahapan seleksi masih abu-abu, bkpsdm tunggu penetapan formasi pppk
baca juga:sat pol pp - damkar lakukan penataan tugu merdeka
"sekali lagi, saya sampaikan kepada seluruh asn, untuk wajib senantiasa menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan," pungkas dia
seraya menambahkan, ketidaknetralan asn tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. 
karena apabila asn tidak netral maka dampak yang paling terasa adalah asn tersebut menjadi tidak profesional dan mengganggu stabilitas pemerintahan. 
sekadar diketahui, untuk menjamin terjaganya netralitas asn, pemerintah pusat menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. 
baca juga:polda lampung grebek gudang pengepakan benur
baca juga:17 kegiatan telah dilelang melalui lpse pesisir barat
keputusan bersama itu ditandatangani yaitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), menteri dalam negeri, kepala badan kepegawaian negara (bkn), ketua komisi aparatur sipil negara (kasn), serta badan pengawas pemilihan (bawaslu).
asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang asn. 
dalam aturan tersebut termaktub bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (lusiana)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lambar - Rabu, 7 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan