KEBUNTEBU - Camat Kebuntebu, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Ernawati, S.E., yang juga sebagai pembina politik kecamatan setempat bertindak sebagai pemateri, pada sosialisasi pengawasan partisipasi peran masyarakat dan organisasi kepemudaan (OKP) dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (pemilukada) tahun 2024 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kebuntebu, yang dilaksanakan di balai Pekon Sinarluas, Jum'at 18 Oktober 2024.
Dalam kesempatan itu, turut mendampingi camat juga mengisi materi Sekcam Kebuntebu Fhitri Aydi, S.Sos., dengan peserta yang mengikuti sosialisasi, perwakilan Organisasi Kepemudaan seperti Karang Taruna, Fatayat, Banser Ansor, HMI, PMII, Tokoh Pemuda dan masyarakat tiga hingga lima dari tiap pekon.
Pada kesempatan, Ernawati memberikan materi pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif menyampaikan pesan untuk sama-sama memberikan pengawasan terhadap jalannya proses demokrasi untuk melahirkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
”Selain itu, kita juga perlu memberikan pengawasan kepada semua warga negara yang telah memiliki hak suara untuk dapat menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara pada 27 November 2024,”ungkapnya.
Sementara, Anggota Panwaslu Kecamatan Kebuntebu Meliyanti, S.Sos., mendampingi Ketua Panwaslu Kecamatan Kebuntebu Fahru Aksah, menyampaikan pentingnya sosialisasi tersebut untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, bahwasannya pengawas atau mengawasi pemilukada merupakan berkewajiban sebagai warga negara, dalam mensukseskan pesta demokrasi yang menjadi hajat 5 tahunan dan pada 27 November mendatang yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Bupati dan wakil Bupati Lampung Barat.
Sehingga dengan suksesnya sosialisasi itu pihaknya mengucapkan terima kasih terutama kepada pemberi materi yakni camat dan sekcam serta peserta yang diberikan materi.
"Semoga dengan kebersamaan dan rasa tanggung jawab antara petugas dan masyarakat pesta demokrasi 27 November mendatang berlangsung sukses dan terpilihnya pimpinan yang akan memajukan Provinsi Lampung serta Kabupaten Lampung Barat hingga 5 tahun berikutnya," tandas dia. (rinto/nopri)