Radarlambar.Bacakoran.co - Pemerintah memastikan bahwa tidak ada upaya untuk menghalangi proses penyelidikan terkait praktik judi online, termasuk jika melibatkan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan akan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus judi online, tanpa pandang bulu.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi setelah berkembangnya kabar tentang keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam praktik judi online. Budi, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dikaitkan dengan kasus ini setelah aparat kepolisian menangkap sejumlah pegawai Kementerian Kominfo yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
Dalam keterangannya di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis 14 November 2024 kemarin, Prasetyo menegaskan bahwa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memberantas judi online dengan tegas. Sebab, pemberantasan judi online ini adalah salah satu prioritas pemerintah. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden, dan kita akan terus menegakkan hukum tanpa kompromi. Jika ada pihak-pihak yang terbukti terlibat, tentu akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden telah memberikan instruksi yang jelas kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk menangani kasus ini dengan serius, termasuk kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Bahkan, Meutya Hafid juga mendukung upaya pemberantasan judi online di sektor kementerian.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi sendiri membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya terlibat dalam praktik judi online. Di beberapa kesempatan, ia menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak berwenang jika diperlukan. Bahkan, dirinya mengaku siap memberikan klarifikasi dan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai isu tersebut.
Kasus judi online ini kini menjadi perhatian publik, dengan pemerintah yang menegaskan akan terus berupaya menuntaskan masalah tersebut agar tidak merusak citra dan integritas institusi pemerintahan. Pemerintah juga menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.(*)