Radarlambar.bacakoran.co - Pemerintah Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, Senin 19 November 2024, di Gedung Serba Guna Pekon setempat.
Selain dihadiri Peratin Bangun Negara, Ahmad Kahpi, dalam kegiatan itu dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Sekretaris Camat Pesisir Selatan Mat Suardi, S.IP., M.M., serta sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, serta pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Peratin Bangun Negara Ahmad Kahpi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan yang mengusung memperkuat infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan, ini mencakup berbagai isu strategis yang dianggap penting untuk kemajuan Pekon.
“Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan yang menekankan pada pemerataan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan,” katanya.
Dikatakannya, salah satu fokus utama dalam Musrenbang ini yakni peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan. Beberapa program prioritas yang dibahas meliputi pembukaan jalan di Pemangku Sumber Rejo, pembangunan drainase di Pemangku Pagara Baru dan Sumber Sari II, serta peningkatan badan jalan di Pemangku Sumber Sari I. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan RKP 2025. Program yang diusung antara lain penguatan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” jelasnya.
Masih kata dia, Pemerintah Pekon Bangun Negara juga menekankan pentingnya peningkatan layanan publik, dengan prioritas pada akses pendidikan yang lebih baik, pembangunan PAUD, serta peningkatan layanan kesehatan dan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, dalam sektor pemberdayaan masyarakat, perhatian khusus diberikan pada pelestarian budaya lokal pada Sanggar Seni Hamakha Bana, dan komunitas Perkumpulan Muli Mekhanai Kerbang Tinggi (PM2KT), yang fokus pada pelestarian Tari dan Silek Lampung, turut berperan penting dalam program ini.
“Mereka diharapkan dapat membawa kesenian dan tradisi Lampung dikenal lebih luas, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar semua elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga. RKP tahun 2025 merupakan langkah konkret untuk memastikan pembangunan yang direncanakan dapat menjawab tantangan masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
“Kita mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan PKK untuk aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Sementara itu, Nizam Sa’adi, Ketua LHP Bangun Negara, menambahkan bahwa hasil dari musyawarah itu akan menjadi pedoman untuk menyusun program-program prioritas yang akan dijalankan dalam setahun ke depan. Dengan adanya musyawarah itu pihaknya berharap pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel.
“Penyelenggaraan Musyawarah RKP ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi pembangunan yang lebih baik di Pekon Bangun Negara, dengan memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar,” pungkasnya.(*)