Radarlambar.Bacakoran.co - Korea Selatan tengah diguncang dengan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa negara itu, terkait dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Langkah drastis tersebut, yang menuai kritik tajam, memicu krisis politik dan mengguncang stabilitas pemerintahan.
Dilansir dari Reuters, Minggu 8 Desember 2024 kemarin, Kim diperiksa setelah menghadiri secara sukarela di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada dini hari. Penangkapan ini merupakan lanjutan dari penyelidikan yang dimulai setelah tiga partai oposisi mengajukan pengaduan terhadap Yoon, Kim, dan Jenderal Park An-su. Mereka dituduh terlibat dalam tindakan yang mengarah pada pemberontakan.
Kim, yang diduga berperan sebagai arsitek utama deklarasi darurat militer, telah menarik diri dari jabatannya setelah keputusan kontroversial tersebut dicabut. Tindakan ini memicu ketidakpastian politik di negara yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan mitra militer penting bagi AS.
Jika terbukti bersalah, Kim bisa menghadapi hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Para anggota parlemen oposisi menyatakan bahwa Presiden Yoon sengaja mengerahkan pasukan untuk menghalangi proses pemungutan suara yang berupaya membatalkan dekrit militer yang mereka anggap tak konstitusional.
Sebagai bagian dari upaya penyelidikan, polisi nasional menggeledah kantor Kim pada hari Minggu. Sehari sebelumnya, dalam pidato di televisi, Presiden Yoon meminta maaf kepada rakyat Korsel atas langkahnya, namun tidak menyatakan rencana untuk mengundurkan diri. Yoon berjanji akan bertanggung jawab atas tindakannya, dan menyerahkan keputusan soal masa depannya pada partai yang berkuasa.
Partai itu, di bawah pimpinan Han Dong-hoon, menyatakan bahwa Yoon bersedia meninggalkan jabatannya, dan partainya akan mengatur urusan pemerintahan bersama perdana menteri. Han menekankan bahwa langkah ini akan membawa Yoon 'secara efektif' mengundurkan diri.
Krisis ini berawal pada Selasa malam, ketika Presiden Yoon memerintahkan militer untuk mengatasi apa yang disebutnya 'pasukan anti-negara' dan lawan politik. Enam jam kemudian, dengan dukungan parlemen, keputusan itu dibatalkan. Peristiwa ini menciptakan gejolak politik yang serius dan memicu kekhawatiran atas masa depan demokrasi di Korea Selatan, yang selama ini dikenal sebagai contoh sukses transisi demokrasi di Asia.(*)