Radarlambar.bacakoran.co -Setelah pemecatan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, yang selama ini dikenal sebagai organisasi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kesiapan untuk menjadi partai politik dan kendaraan politik bagi Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, yang menegaskan bahwa jika Presiden Jokowi memutuskan untuk bergabung atau memimpin partai baru, Projo siap untuk mengakomodasi dan mendukungnya. Handoko menambahkan bahwa meskipun hingga saat ini belum ada komunikasi resmi atau pembicaraan serius dengan Jokowi mengenai hal ini, Projo tetap membuka peluang bagi langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution dari PDIP diumumkan pada 14 Desember 2024. Keputusan pemecatan ini datang setelah terjadinya perbedaan pandangan politik dalam tubuh PDIP, yang kemudian memicu sanksi terhadap beberapa tokoh penting dalam partai.
Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa Jokowi, Gibran, Bobby, dan 27 anggota PDIP lainnya dipecat sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Keputusan ini mencakup larangan bagi mereka untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.
Komarudin juga menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres PDIP mendatang. Surat keputusan pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Ketiga tokoh ini sebelumnya bergabung dengan PDIP dalam periode yang berbeda, di mana Jokowi menjadi kader PDIP pada 2014, Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.
Dengan pemecatan ini, Projo kini tampaknya menjadi pilihan yang mungkin dipertimbangkan oleh Jokowi untuk melanjutkan perjalanan politiknya. Sebagai organisasi yang sudah lama mendukung Jokowi, Projo siap memberikan dukungan penuh, bahkan bertransformasi menjadi sebuah partai yang dapat mengakomodasi aspirasi politik Jokowi ke depan. Namun, Handoko menegaskan bahwa sampai saat ini, tidak ada pembicaraan resmi antara Projo dan Jokowi mengenai langkah politik setelah pemecatan tersebut, dan Projo tetap menunggu keputusan Jokowi. (*)