Radarlambar.Bacakoran.co - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk menangguhkan sementara berbagai program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri. Keputusan ini tertuang dalam sebuah memo yang bocor ke media dan telah diverifikasi oleh CBS News, mitra BBC di AS. Memo tersebut mengonfirmasi bahwa penghentian sementara ini mencakup bantuan untuk negara-negara asing serta organisasi non-pemerintah (LSM).
Dalam dokumen tersebut, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka selaras dengan prioritas pemerintahan Trump. Meski dampak dari kebijakan ini masih belum sepenuhnya jelas, memo itu menyebutkan bahwa program domestik seperti Medicaid dan Jaminan Sosial tidak akan terdampak.
Kritik dari Partai Demokrat
Kebijakan ini menuai reaksi keras dari Partai Demokrat. Beberapa anggota Kongres menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap penghentian bantuan luar negeri secara tiba-tiba.Bahkan, senator Patty Murray dari Washington dan anggota Kongres Rosa DeLauro dari Connecticut telah mengirimkan surat kepada Gedung Putih, menyatakan bahwa langkah tersebut sangat mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, serta berpotensi membawa konsekuensi serius di berbagai sektor.
Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengkritik kebijakan ini dengan menegaskan bahwa bantuan tersebut telah disetujui oleh Kongres dan tidak dapat dihentikan begitu saja. Ia menekankan bahwa penghentian ini dapat berdampak negatif terhadap berbagai institusi, termasuk universitas dan lembaga amal.
Penangguhan Bantuan Luar Negeri
Seiring dengan kebijakan ini, Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bentuk bantuan luar negeri, termasuk program bantuan baru. Keputusan ini berpengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari pembangunan hingga bantuan militer. Namun, ada pengecualian untuk bantuan makanan darurat serta pendanaan militer bagi Israel dan Mesir.
Trump sebelumnya juga telah menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Masa peninjauan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi efisiensi dan keselarasan program-program tersebut dengan kebijakan luar negeri AS. Sebagai salah satu donor terbesar dunia, AS mengalokasikan dana sebesar 68 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional pada tahun 2023.
Bagaimana Dampaknya bagi Indonesia?
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai dampak langsung dari kebijakan ini terhadap Indonesia. Belum dapat dipastikan apakah program hibah dan pinjaman yang selama ini diberikan oleh AS kepada Indonesia akan ikut dihentikan.
Namun, dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan AS telah menjalankan berbagai program bantuan keuangan. Salah satunya adalah perjanjian hibah senilai 698 juta dolar AS (sekitar Rp 10,2 triliun) antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada April 2023.
Selain itu, pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen investasi sebesar 126 juta dolar AS (sekitar Rp 2 triliun) untuk PT Medco Cahaya Geothermal dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.
Respons Pemerintah Indonesia
BBC News Indonesia telah berusaha menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, untuk mendapatkan tanggapan terkait kebijakan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi.
Pada kesempatan sebelumnya, saat ditanya mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump, Roy Soemirat menegaskan bahwa AS adalah "Mitra Strategis Komprehensif" bagi Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa kedua negara memiliki berbagai kerja sama yang saling menguntungkan, khususnya di sektor ekonomi. Indonesia, kata Roy, akan terus memperkuat upaya diplomasi guna menjaga stabilitas hubungan dengan AS.