Radarlambar.bacakoran.co- Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia menghadapi tujuh tantangan besar, terutama dalam aspek etika. Hal ini disampaikan dalam CNBC Indonesia Tech and Telco Forum 2025.
Tantangan pertama adalah bias dan diskriminasi. AI menggunakan data yang bisa mengandung bias dari pengembangnya, sehingga berpotensi mengarah ke diskriminasi ras, agama, suku, atau kelompok tertentu.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Banyak sistem AI yang beroperasi sebagai 'kotak hitam' dengan proses internal yang tidak jelas, sehingga sulit mengetahui bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan.
Ketiga, privasi, keamanan, dan pengawasan. AI membutuhkan data dalam jumlah besar, termasuk data sensitif, yang menimbulkan kekhawatiran terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaannya.
Keempat, penggantian tenaga kerja. Meskipun AI berpotensi menggantikan pekerjaan manusia, juga muncul peluang pekerjaan baru yang memerlukan kebijakan transisi yang tepat.
Kelima, kreativitas dan hak kepemilikan. Masih ada perdebatan tentang kepemilikan karya yang dihasilkan AI, terutama dalam aspek hak cipta.
Keenam, manipulasi sosial dan misinformasi. Algoritma AI dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan memperburuk polarisasi sosial serta politik.
Bahkan, AI yang berkembang secara otonom dapat melakukan rekayasa sosial tanpa campur tangan manusia.
Terakhir, pengembangan senjata otonom. AI dalam sistem persenjataan memerlukan regulasi internasional untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas.
Nezar menegaskan bahwa pengembangan AI yang etis adalah sebuah keharusan. Regulasi yang jelas diperlukan agar AI dapat memberikan manfaat tanpa membahayakan masyarakat.(*)