BALIKBUKIT - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, belum melakukan mutasi atau rolling jabatan di daerahnya. Khususnya, untuk posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) eselon II B yang dianggap sangat strategis.
Pakcik---sapaan Parosil Mabsus kepada wartawan mengungkapkan, penempatan pejabat pada jabatan ini tidak dapat dilakukan sembarangan, mengingat peran penting yang dimiliki oleh pejabat tersebut dalam mendukung keberhasilan visi-misi kepala daerah.
Menurutnya, penempatan pejabat di posisi strategis seperti ini bukan perkara mudah. Kita butuh pembantu yang bukan hanya bisa bekerja, tetapi bekerja dengan cepat dan cerdas. Karena itu proses seleksi harus sangat ketat.
Dijelaskan, bahwa sebelum mutasi dilakukan, pihaknya akan mengutamakan hasil uji kompetensi sebagai dasar penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan pejabat yang ada. Uji kompetensi ini akan menentukan apakah pejabat yang saat ini menjabat JPTP masih layak dipertahankan, dipindahkan ke jabatan lain, atau bahkan dibebastugaskan apabila tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
"Saya akan melihat hasil uji kompetensinya, jika hasilnya baik, pejabat bisa tetap di posisi yang sama, atau bisa saja dipindah. Jika nilai mereka tidak memenuhi syarat, mereka bisa saja tidak lagi menjabat," ujar Parosil tegas.
Terkait pelaksanaan uji kompetensi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Barat, Mazdan, menjelaskan bahwa pihaknya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Persetujuan dari BKN sudah keluar, tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri. Kami berharap dalam waktu dekat uji kompetensi ini bisa segera dilaksanakan," jelas Mazdan.
Selain itu, Mazdan menambahkan bahwa setelah uji kompetensi dan rolling jabatan dilakukan, pihaknya juga akan mengajukan seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan eselon II B yang masih kosong. "Saat ini, ada sekitar 10 jabatan eselon II B yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Setelah proses rolling jabatan ini selesai, kami akan segera mengajukan izin ke BKN dan Kemendagri untuk melaksanakan seleksi terbuka," pungkasnya. *