Radarlambar.bacakoran.co -Bandara Internasional Ben Gurion di Israel menjadi sasaran serangan rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman. Kelompok Houthi, yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, mengonfirmasi bahwa insiden ini menyebabkan delapan orang terluka.
Kelompok Houthi, atau Ansar Allah, merupakan kelompok bersenjata yang berasal dari sekte Islam Syiah Zaidi yang ada di Yaman. Didirikan pada akhir 1990-an oleh keluarga Houthi di wilayah utara Yaman, tujuan awal mereka adalah untuk mempertahankan identitas Zaidi yang sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam politik negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di wilayah utara Yaman semakin memperburuk keadaan, sehingga kelompok ini semakin memperjuangkan hak-hak mereka.
Kelompok Houthi menarik perhatian internasional pada tahun 2014 ketika mereka melancarkan pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintah yang sah di Yaman, yang pada akhirnya memaksa pemerintah mundur dan memicu krisis kemanusiaan. Houthi berhasil menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan beberapa wilayah barat serta utara yang berbatasan dengan Arab Saudi. Sebagai respons terhadap ancaman ini, Arab Saudi membentuk koalisi militer pada Maret 2015, dengan dukungan dari negara-negara Barat, untuk membantu memulihkan pemerintahan yang sah. Dalam konflik tersebut, Houthi menerima dukungan dari Iran, dan pertempuran panjang pun terjadi antara kedua pihak.
Pada Januari 2025, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, kembali mencatat Houthi sebagai organisasi teroris asing. Penetapan ini terjadi setelah kelompok tersebut melakukan serangan terhadap kapal-kapal komersial dan militer AS di Laut Merah. Sebagai akibat dari keputusan ini, sanksi terhadap Yaman diperketat, yang juga berdampak pada organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pemerintahan AS menyatakan bahwa aktivitas Houthi mengancam keselamatan warga sipil, personel AS, serta stabilitas perdagangan maritim global.
Keputusan tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, namun juga memunculkan kritik, terutama dari mereka yang khawatir akan dampak sanksi terhadap kondisi kemanusiaan di kawasan yang sudah sangat tertekan.