Radarlambar.bacakoran.co – PT Pertamina (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Kamis (12/6), yang salah satu agendanya diduga kuat membahas perombakan jajaran pengurus perusahaan.
Dalam perkembangan tersebut, mencuat nama Letjen (Purn) Sintong Panjaitan sebagai kandidat kuat yang akan masuk dalam struktur Dewan Komisaris.
Informasi terkait kemungkinan masuknya tokoh militer senior tersebut dalam jajaran komisaris Pertamina telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan legislatif, terutama Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan BUMN.
Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah, dinamika menjelang pengumuman hasil RUPS disebut berlangsung cukup dinamis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan.
Penunjukan komisaris BUMN strategis seperti Pertamina dipandang sebagai langkah penting, mengingat perusahaan pelat merah ini sedang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan distribusi bahan bakar hingga isu kepercayaan publik. Karena itu, figur yang mengisi jabatan pengawas harus memiliki rekam jejak bersih, integritas tinggi, serta kemampuan manajerial yang mumpuni.
Dalam hal ini, latar belakang Sintong Panjaitan sebagai tokoh militer profesional yang pernah menduduki posisi strategis di era pemerintahan Presiden BJ Habibie, menjadi pertimbangan tersendiri. Sintong dikenal sebagai perwira dengan disiplin tinggi dan reputasi sebagai pemimpin operasi militer penting, seperti pembebasan sandera pesawat Garuda “Woyla” di Bangkok.
Karier militer Sintong sebenarnya sudah menonjol sejak ia menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang. Di tempat itu pula, ia lulus dengan predikat terbaik dan terus melesat hingga dipercaya menjabat Pangdam Udayana saat masih berpangkat mayor jenderal.
Namun kariernya sempat terganjal usai mencuatnya peristiwa Santa Cruz di Timor Timur pada 1991. Kala itu, insiden penembakan terhadap warga sipil yang melakukan unjuk rasa menyebabkan sejumlah perwira tinggi dikaitkan dengan kejadian tersebut. Nama Sintong ikut terseret, hingga kemudian ia diberhentikan dari jabatan militer aktif.
Kendati begitu, posisinya kembali diakui ketika Presiden Habibie mengangkatnya sebagai asisten Menristek dan menaikkan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu orang kepercayaan Habibie dalam berbagai urusan kenegaraan, termasuk saat Habibie menjabat wakil presiden maupun presiden.
Setelah Habibie tidak lagi menjabat kepala negara, Sintong memilih menarik diri dari dunia politik dan tidak mengikuti jejak sejumlah purnawirawan lainnya yang masuk dalam partai politik. Keputusannya itu justru memperkuat citranya sebagai figur yang lebih fokus pada pengabdian profesional dibanding kepentingan politis.
Kini, kabar mengenai kemunculannya kembali dalam struktur BUMN strategis seperti Pertamina menimbulkan berbagai spekulasi. Jika benar ditunjuk sebagai komisaris, maka langkah ini dapat menjadi penanda hadirnya sosok pengawas yang membawa semangat kedisiplinan dan reformasi tata kelola di tubuh Pertamina.
Keputusan resmi mengenai susunan pengurus baru di tubuh Pertamina masih ditunggu publik, termasuk siapa saja yang akan menduduki kursi strategis dalam Dewan Komisaris maupun Direksi. Namun satu hal yang pasti, penguatan struktur pengawasan di perusahaan energi nasional ini menjadi sorotan penting, seiring besarnya tantangan sektor energi di masa mendatang. (*/rinto)