Radarlambar.bacakoran.co- Badan Pusat Statistik (BPS) menunda publikasi data Kemiskinan di Indonesia Semester I-2025 serta Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I-2025.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Kepala BPS Amalia Adininggar memaparkan bahwa penundaan dilakukan demi menjaga kualitas dan akurasi data yang dirilis.
Menurut Amalia, BPS kini menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan publik sehingga penyajian data tidak boleh mengandung kesalahan.
Proses finalisasi dan verifikasi tambahan menjadi langkah penting untuk memastikan ketepatan angka yang akan dipublikasikan.
Salah satu faktor yang turut memengaruhi penundaan adalah rilis data kemiskinan oleh Bank Dunia (World Bank) pada Juni lalu. BPS merasa perlu melakukan pengecekan ulang agar data yang dihasilkan selaras dengan standar kualitas internasional.
Amalia juga menegaskan bahwa penundaan rilis bukan hal baru. Sebelumnya, BPS sempat menunda publikasi data neraca perdagangan bulanan yang biasanya diumumkan pada tanggal 15 setiap bulan. Penundaan dilakukan karena waktu dua minggu setelah periode pengumpulan data dinilai tidak cukup untuk proses validasi menyeluruh.
Selain itu, terdapat keterlambatan dalam penerimaan data dari PT Pos Indonesia, yang seharusnya masuk dalam penyusunan laporan. Untuk itu, rilis neraca perdagangan bulanan kemudian dipindah ke tanggal 1 setiap bulan.
BPS juga mempertimbangkan kesiapan data ekspor dan impor dari seluruh 34 provinsi. Jika tetap dirilis pada tanggal 15, hanya data dari enam provinsi yang tersedia, sehingga tidak mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BPS memutuskan menunda rilis hingga semua aspek teknis dan substansi data siap, demi menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan publik.(*)