Secara keseluruhan, pemerintah masih memilih pendekatan menunggu dan berhati-hati dalam menanggapi polemik hukum yang melibatkan Ferry Irwandi. Selama belum ada laporan resmi dari TNI kepada kepolisian atau instansi terkait, Kemenko Polhukam belum akan mengambil sikap atau mengeluarkan rekomendasi hukum.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh yang aktif menyuarakan kritik terhadap institusi negara melalui platform digital. Di sisi lain, TNI juga dituntut untuk tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta kebebasan berpendapat, sesuai konstitusi yang berlaku.
Sementara itu, publik menunggu bagaimana arah kebijakan hukum yang akan ditempuh pemerintah dalam menyikapi persoalan ini, termasuk sejauh mana peran Menko Polhukam akan menjadi penentu dalam keputusan-keputusan strategis mendatang. (*/rinto)