BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mendorong kinerja fiskal agar optimal hingga akhir tahun anggaran 2025. Dari target pendapatan sebesar Rp1,107 triliun lebih yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025, hingga pertengahan bulan September, telah terealisasi sebesar Rp685 miliar lebih atau sekitar 61.89 persen.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, Sumadi, S.IP., M.M., Rabu (17/9).
“Hingga pertengahan September 2025, pendapatan daerah kita telah mencapai Rp685 miliar lebih, atau sekitar 61.89 persen dari target APBD murni tahun ini,” terang Sumadi.
Ia menjelaskan, dari total pendapatan daerah yang telah masuk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi perhatian utama. Hingga bulan kedelapan tahun ini, realisasi PAD baru mencapai Rp60 miliar lebih dari target sebesar Rp89 miliar lebih atau sekitar 67.35 persen.
“PAD kita memang sudah menunjukkan progres, tapi perlu diakui bahwa ada sejumlah perangkat daerah yang realisasinya masih di bawah 50 persen. Ini perlu menjadi catatan khusus ke depan,” ungkapnya.
Dari rincian total pendapatan tersebut, lanjut dia, mayoritas bersumber dari dana transfer pusat. Berikut adalah rincian komponen pendapatan hingga September 2025 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp399 miliar lebih dari target Rp557 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi Rp17 miliar lebih dari target Rp84 miliar.
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi Rp92 miliar lebih dari target Rp157 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat terealisasi Rp9 miliar lebih dari target Rp16 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi Rp3 miliar dari target Rp7 miliar, Dana Desa (DD) terealisasi Rp73 miliar lebih dari target Rp112 miliar, serta Dana Bagi Hasil dari Provinsi baru terealisasi Rp24 miliar lebih dari target Rp81 miliar.
Dengan waktu tersisa sekitar empat bulan, Pemkab Lampung Barat menyatakan optimismenya untuk mengejar kekurangan sekitar Rp422 miliar lebih dari target yang telah ditetapkan.
“Kami optimis target pendapatan daerah tahun ini bisa dicapai. Seluruh organisasi perangkat daerah kita minta untuk terus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam optimalisasi PAD,” ujar Sumadi.
Pihaknya juga meminta agar seluruh OPD melakukan evaluasi rutin terhadap sumber-sumber pendapatan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan. (lusiana)