RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto tetap menginstruksikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilanjutkan, meski kasus keracunan peserta didik yang menerima jatah makan dari program ini terus bertambah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut arahan itu datang langsung dari Presiden, dengan penekanan pada percepatan distribusi.
“Banyak anak, banyak orang tua yang menantikan kapan menerima Makan Bergizi Gratis. Itu sebabnya saya diperintahkan Pak Presiden untuk melanjutkan dan mempercepat pelaksanaan program,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10).
Namun, Dadan mengakui pemerintah tetap mengambil langkah korektif di lapangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG yang terbukti bermasalah dihentikan sementara. Langkah ini, katanya, penting untuk kepastian investigasi sekaligus memastikan standar kehati-hatian.
Sejak diluncurkan awal 2025, program unggulan Presiden itu sudah menimbulkan 75 kasus keracunan dengan total 6.517 korban berdasarkan catatan resmi BGN. Dari jumlah itu, 4.207 korban terjadi di Jawa, 1.307 di Sumatera, dan 1.003 di kawasan timur Indonesia. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka lebih tinggi: 8.649 siswa hingga 27 September, dengan lonjakan signifikan dalam dua pekan terakhir.
Penyebab utama keracunan, menurut BGN, berulang kali terkait pelanggaran standar operasional. Mulai dari pembelian bahan baku sejak empat hari sebelum pengolahan, padahal aturan membatasi dua hari, hingga proses memasak dan distribusi yang melebihi durasi empat jam. Kondisi sanitasi dapur umum di sejumlah daerah juga disebut tidak memenuhi syarat.
Dadan menuturkan, pengalaman serupa sempat terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kala itu program dihentikan usai dugaan keracunan di sebuah SMP. Sepuluh hari berselang, kasus kembali muncul di sekolah yang sama, tetapi ternyata tidak berkaitan dengan MBG. “Inilah yang membuat kami harus lebih berhati-hati, agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan penyebab,” katanya.
Selain evaluasi teknis, BGN menilai penting pendekatan sosial. Setiap kasus keracunan, ujar Dadan, tidak hanya menimbulkan persoalan medis, tetapi juga trauma. “Ada anak yang sakit, ada orang tua yang cemas, dan ada kepercayaan publik yang terganggu. Karena itu, SPPG maupun mitranya harus melakukan pendekatan pemulihan ke masyarakat,” ujarnya.
Keputusan Presiden Prabowo untuk tetap melanjutkan MBG menegaskan posisinya bahwa program tersebut merupakan prioritas nasional. Namun di sisi lain, akumulasi kasus keracunan menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola, pengawasan, dan kepatuhan standar. Tantangannya kini bukan sekadar menjaga kesinambungan program, tetapi memastikan keamanan makanan yang menjadi hak dasar jutaan pelajar.(*/edi)