RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Sebanyak 30 ekor paus beluga di taman margasatwa laut Marineland, Kanada, terancam disuntik mati jika pemerintah federal tak segera memberikan bantuan dana.
Ancaman itu dilayangkan pihak taman setelah Menteri Perikanan Kanada memblokir rencana pemindahan paus-paus tersebut ke Chimelong Ocean Kingdom di Zhuhai, China.
Dalam surat bertanggal 3 Oktober 2025, Marineland menyebut tengah menghadapi krisis keuangan parah dan tak lagi memiliki sumber daya untuk merawat hewan-hewan laut itu.
“Jika pemerintah tidak memberikan pendanaan atau izin ekspor sebelum 7 Oktober, kami akan menghadapi keputusan yang menghancurkan: eutanasia terhadap salah satu populasi paus beluga terbesar dalam penangkaran,” tulis pihak taman, dikutip The Guardian, Senin (6/10).
Marineland, yang berlokasi di Air Terjun Niagara, Ontario, dikenal sebagai taman hiburan laut dengan kebun binatang dan area konservasi seluas 400 hektare. Namun, taman ini telah lama disorot karena dugaan pengabaian dan perlakuan buruk terhadap hewan-hewan laut.
Sejak 2019, sedikitnya 20 paus, termasuk 19 beluga dan satu orca, dilaporkan mati di sana.
Pemerintah Kanada Tolak Ekspor ke China
Rencana Marineland memindahkan beluga ke China ditolak oleh Menteri Perikanan Kanada, Joanne Thompson, yang menilai ekspor tersebut akan memperpanjang penderitaan hewan-hewan itu.
“Saya tidak bisa, dengan hati nurani, menyetujui ekspor yang akan melanggengkan perlakuan terhadap paus-paus beluga itu,” ujarnya.
Thompson menegaskan keputusan itu diambil demi mencegah praktik hiburan publik yang mengeksploitasi satwa laut.
Sementara itu, Perdana Menteri Ontario Doug Ford menyatakan keprihatinannya dan menjanjikan pemerintah provinsi akan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan paus-paus tersebut.
“Kondisi taman itu sangat buruk,” katanya.
Pemerintah provinsi bahkan memiliki dasar hukum untuk menyita hewan-hewan itu dan menagih biaya perawatan melalui penjualan aset taman jika diperlukan.
Aktivis Nilai Ancaman Marineland sebagai Tekanan Politik
Kelompok pemerhati hak hewan menilai ancaman eutanasia itu hanyalah upaya menekan pemerintah.