RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Genap setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (20/10/2025), sejumlah kasus korupsi besar mencuat dan menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun pertama kepemimpinan duet ini, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menindak berbagai kasus besar yang melibatkan pejabat, pengusaha, hingga politisi.
Salah satu kasus yang paling disorot adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018–2023. Kasus ini menyeret nama pengusaha Mohammad Riza Chalid dan sejumlah pejabat anak perusahaan Pertamina. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp285 triliun akibat praktik curang dalam impor minyak mentah dan produk kilang tersebut.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga menindak kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022. Mantan Menteri Nadiem Makarim turut ditetapkan sebagai tersangka, dengan kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun. Gugatan praperadilan yang diajukan Nadiem untuk menggugurkan status tersangkanya juga telah ditolak pengadilan.
Kasus korupsi lain yang menyita perhatian publik adalah skandal vonis lepas ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat sejumlah hakim. Empat hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat diduga menerima suap dari perusahaan sawit besar untuk memanipulasi putusan.
Pada Agustus 2025, KPK juga menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ke tahap penyidikan. Kasus yang terjadi di masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Sejumlah saksi, termasuk mantan pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel haji, telah diperiksa, sementara tiga orang dicegah bepergian ke luar negeri.
KPK turut menangkap eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel melalui operasi tangkap tangan pada Agustus 2025. Ia diduga menerima Rp3 miliar dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan kerja (K3). Dari hasil penyidikan, KPK juga menyita 32 kendaraan terkait perkara tersebut.
Kasus besar lainnya muncul dari DPR RI, ketika dua anggota Komisi XI, Heri Gunawan dan Satori, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Berbagai kasus besar tersebut menimbulkan perdebatan di publik. Sejumlah pihak menilai Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi, terutama di sektor sumber daya alam yang melibatkan para pengusaha besar. Namun, ada pula yang menilai langkah hukum tersebut cenderung selektif dan sarat nuansa politik.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan kinerja lembaga penegak hukum agar pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi alat politik, melainkan langkah sistematis untuk