Prabowo Sebut Sitaan Rp13,2 Triliun Kasus CPO Jadi Tanda Baik Setahun Pemerintahan

 

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Presiden Prabowo Subianto menilai penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021–2022 sebagai pertanda positif bagi satu tahun masa pemerintahannya.

 

Dalam acara resmi penyerahan uang sitaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Senin (20/10), Prabowo menyebut momentum ini sebagai simbol kerja keras negara dalam memulihkan dan menyelamatkan kekayaan rakyat.

 

“Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai Presiden. Jadi saya merasa ini tanda-tanda baik, di hari satu tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia bekerja keras untuk rakyat,” ujar Prabowo.

 

Simbol Keberanian dan Akuntabilitas Negara

 

Prabowo menilai langkah Kejagung dalam mengembalikan uang hasil sitaan merupakan bukti konkret keberanian negara dalam menegakkan keadilan dan melawan korupsi. Ia menegaskan, pemulihan aset negara tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian uang, tetapi juga diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

“Ini bukti bahwa pemerintah berani dan terus bekerja keras menyelamatkan kekayaan negara,” tegasnya.

 

Presiden menjelaskan bahwa uang sitaan sebesar Rp13,2 triliun itu akan dimanfaatkan untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembangunan 600 kampung nelayan modern dengan fasilitas lengkap.

 

Dari Sekolah ke Kampung Nelayan

 

“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka uang Rp13 triliun ini bisa untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.

 

Program tersebut, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

 

“Selama 80 tahun republik berdiri, banyak desa nelayan tidak diperhatikan. Sekarang kita ingin mereka punya fasilitas modern, tempat tinggal layak, dan kehidupan yang bermartabat,” tutur Prabowo.

 

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kampung nelayan ini bisa memberi manfaat langsung kepada sekitar 5 juta warga di seluruh Indonesia.

 

“Kalau satu kampung nelayan ada dua ribu kepala keluarga, maka 600 kampung berarti lima juta masyarakat bisa hidup layak,” imbuhnya.

 

Pesan Tegas Presiden