Menkeu Purbaya: Masih Ada Jual Beli Jabatan di Daerah, Reformasi Belum Tuntas

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah daerah, termasuk jual beli jabatan dan suap audit lembaga negara. Ia menilai fenomena ini menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

“Data KPK juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatra Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” kata Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang menunjukkan skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, di bawah target 74. Sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori zona merah, dengan skor rata-rata provinsi 67 dan kabupaten 69.

Ia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola serta disiplin anggaran dalam waktu dekat agar perekonomian daerah dapat tumbuh merata.

“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Yang penting ekonominya bergerak dan merata, bukan hanya di pusat,” ujarnya.

Menurut Purbaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti beberapa sumber utama risiko korupsi yang masih tinggi, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan, praktik tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran anggaran serta menghambat pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” pesannya.

Ia menambahkan, tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, serta menjadikan ekonomi daerah lebih tangguh menghadapi tekanan global.

Purbaya optimistis, dengan kerja disiplin dan niat yang bersih, pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.(*)