BALIKBUKIT – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Barat menyoroti kenaikan signifikan anggaran belanja tak terduga dan lemahnya mutu sejumlah proyek pembangunan dalam rancangan APBD 2026.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Barat, Senin (10/11/2025), juru bicara Fraksi Demokrat Mawardi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan penyusunan RAPBD sekadar formalitas tahunan.
“Langkah penyusunan sudah sesuai aturan, tapi pelaksanaannya harus konsisten dengan prinsip transparansi dan efisiensi,” ujar Mawardi.
Tahun depan, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp954,2 miliar dengan tema penguatan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Namun, Demokrat menyoroti lonjakan pos belanja tak terduga dari Rp2,1 miliar menjadi Rp3,3 miliar.
“Kami minta penjelasan rinci soal dasar kenaikan dan mekanisme pelaporannya agar tak menimbulkan persoalan akuntabilitas,” tegas Mawardi.
Tak hanya soal anggaran, Demokrat juga mengkritik mutu hasil pembangunan yang dinilai banyak cepat rusak. Menurut Mawardi, sejumlah rekanan proyek perlu dievaluasi.
“Banyak infrastruktur baru yang belum genap setahun sudah rusak. Pemkab harus lebih selektif memilih kontraktor agar hasil pembangunan tidak mubazir,” katanya.
Di sektor ekonomi dan pertanian, Demokrat menilai RAPBD 2026 harus lebih berpihak pada petani dan pelaku UMKM. Dorongan itu mencakup penyediaan sarana produksi, perluasan akses permodalan, hingga promosi hasil lokal. Fraksi juga meminta agar pengembangan pariwisata alam mendapat perhatian khusus dalam alokasi anggaran.
Kritik berikutnya diarahkan kepada PDAM Limau Kunci, yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Banyak laporan kekurangan air di sejumlah wilayah, padahal anggaran untuk BUMD ini sudah besar,” ujar Mawardi.
Demokrat turut menyinggung kerusakan infrastruktur di lapangan, terutama jalan menuju Surga Sukaraja yang rusak akibat bencana alam dan Jembatan Raya di Pemangku Tanjung Agung, Kecamatan Sukau, yang belum juga diperbaiki.
“Pada 27 Oktober lalu, seorang ibu dan anaknya terjatuh di lokasi jembatan rusak itu. Kami mendesak agar pembangunannya segera direalisasikan,” kata Mawardi menegaskan.
Fraksi Demokrat berharap catatan tersebut menjadi bahan koreksi serius bagi Pemkab Lampung Barat sebelum pengesahan RAPBD 2026.
“Kami ingin tata kelola yang bersih dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (nopri)