Dilarang Lakukan Politik Praktis, Peratin Terlibat Kampanye Bisa Disanksi Pidana

Selain itu juga, dalam PKPU No.15/2023 pada BAB VIII, Pasal 72 ayat (4) menyatakan dalam kampanye peserta Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa,  anggota badan permusyawaratan desa.

“Karena itu, Bawaslu Pesbar kembali mengingatkan dan menghimbau semua pihak agar dalam berkampanye Pemilu 2024 nanti yang dimulai 28 November 2023 ini nanti tidak  mengikut sertakan kepala desa, aparat desa serta lembaga himpun Pekon, dan mewanti-wanti peratin dan pihak terkait lainnya harus bersikap netral,” pungkasnya.*