2025 Anggaran DAK di Pesisir Barat Naik

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), mencatat penerimaan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2025 mendatang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2024.

Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Komarudin, S.T., M.M., mendampingi Kepala Bapelitbangda, Syaifullah, S.Pi., mengatakan tahun depan penerimaan anggaran DAK untuk Kabupaten Pesbar mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2024.

“ Tahun depan anggaran DAK Fisik tercatat sebesar Rp44.536.354.000, naik dari tahun ini yang hanya tercatat Rp24.788.550.000, sedangkan, DAK non fisik sebesar Rp109.935.888.000, naik dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp85.954.589.000,” kata dia.

Dijelaskannya, anggaran DAK fisik tahun ini terbagi dalam sejumlah bidang kegiatan seperti DAK fisik bidang pendidikan untuk sekolah dasar (SD), Bidang Kesehatan penguatan sistem pelayanan kesehatan,  Bidang Jalan Sub Total Konektivitas, Bidang Air Minum layanan dasar, Bidang Sanitasi Layanan Dasar, dan Irigasi Layanan Dasar.

“ Terdapat sejumlah perubahan dalam penerimaan DAK fisik tahun ini, seperti Bidang Pendidikan untuk Paud dan SMP sudah tidak ada lagi, bidang kesehatan-KB-penguatan penurunan stunting Bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan juga tidak tersedia lagi,” jelasnya.

Sementara itu, untuk DAK non fisik terbagi dalam sejumlah bidang kegiatan sepeti BOS reguler dan kinerja, BOP reguler dan kinerja, BOP pendidikan kesetaraan reguler dan kesetaraan, tunjangan profesi guru, Tambahan Penghasilan Guru, BOK Dinas, BOK Puskesmas.

“ Ada juga BOKB, Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak dan dana fasilitasi penanaman modal. Setiap bidang kegiatan itu anggarannya sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat,” terangnya.

Menurutnya, meski pihaknya sudah menerima rincian anggaran DAK tahun 2025 mendatang, namun pihaknya belum bisa memastikan apakah akan terealisasi semua atau tidak, karena kebijakan pemerintah pusat kemungkinan masih bisa berubah.

“ Kami belum bisa memastikan data itu 100 persen akan terealisasi, karena dikhawatirkan akan ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait anggaran itu, tapi kita berharap tidak ada perubahan,” pungkasnya. (yogi/*)