Menhut Usulkan Tambahan Anggaran Rp 3,67 Triliun untuk 2025, Fokus pada Digitalisasi dan Pendidikan

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Kamis , 21 Nov 2024 - 09:05

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.//Foto:dok/net--

menhut usulkan tambahan anggaran rp 3,67 triliun untuk 2025, fokus pada digitalisasi dan pendidikan                            radarlambar.bacakoran.co - menteri kehutanan raja juli antoni mengajukan tambahan anggaran sebesar rp 3,67 triliun untuk tahun 2025 dalam rapat kerja perdana dengan komisi iv dpr ri, rabu 20 november 2024, di gedung dpr ri, jakarta, dipimpin oleh ketua komisi iv dpr, titiek soeharto.
 
menurut raja juli, tambahan anggaran ini akan meningkatkan alokasi belanja kementerian kehutanan dari rp 5,1 triliun menjadi rp 8,77 triliun. usulan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk visi asta cita presiden prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka di sektor kehutanan.
 
dikatakannya, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk swasembada pangan melalui penyediaan lahan food estate, pengembangan pendidikan vokasi kehutanan serta digitalisasi layanan perizinan di lingkungan kemenhut.
 
alokasi tambahan anggaran
raja juli merinci penggunaan anggaran tambahan tersebut, di antaranya:
 
pengelolaan sumber daya hutan: mendukung digitalisasi layanan perizinan dan pengelolaan hutan berbasis teknologi.
pendidikan dan sdm: pengembangan sekolah menengah kejuruan kehutanan unggulan dan pemberian afirmasi pendidikan gratis untuk anak-anak petani hutan.
pariwisata alam: digitalisasi pembayaran nontunai di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan pnbp.
ia optimis sektor kehutanan yang dikelola berkelanjutan mampu mendukung kedaulatan pangan, menjaga sumber daya air, meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah sekitar hutan.
 
menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung kemandirian pangan, tapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berbasis masyarakat. terlebih rapat ini menjadi momentum awal bagi kementerian kehutanan untuk menggalang dukungan dpr dalam mewujudkan kebijakan yang sejalan dengan prioritas nasional.(*)