Polri di Bawah TNI atau Kemendagri: TNI Tegaskan Menghormati Wacana yang Ada

Radarlambar.Bacakoran.co  – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi wacana tentang kemungkinan Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan sikap terbuka. TNI menegaskan bahwa segala keputusan terkait perubahan struktur lembaga negara merupakan wewenang pemerintah dan DPR, dan pihaknya siap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.

 

Mayjen TNI Hariyanto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, dalam pernyataannya kepada wartawan, Minggu 1 Desember 2024 mengatakan TNI menghormati setiap wacana yang berkembang, termasuk perihal penataan ulang struktur lembaga negara. Tapi, semua itu menjadi domain pemerintah dan DPR dan TNI akan patuh pada kebijakan resmi yang dihasilkan. 

 

Hariyanto menambahkan bahwa TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga keamanan negara. Menurutnya, hubungan koordinasi antara kedua institusi tersebut saat ini sudah berjalan dengan baik dan memadai dalam menjaga stabilitas nasional.

 

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah pengawasan TNI atau Kemendagri. Usulan tersebut muncul seiring hasil Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah yang dianggap menguntungkan pihak lawan PDI-P. Deddy menilai bahwa kekalahan partainya di beberapa wilayah dapat dipengaruhi oleh penggunaan kekuatan aparat kepolisian.

 

Untuk memastikan efektivitas pengawasan, kami mempertimbangkan agar Polri kembali di bawah Panglima TNI atau diatur kembali di bawah Kemendagri. Ia juga menekankan pentingnya redefinisi peran Polri agar lebih terfokus pada pengurusan lalu lintas, patroli keamanan lingkungan, serta fungsi reserse untuk mengungkap dan menuntaskan kasus kejahatan.

 

Deddy berharap DPR dapat mendukung langkah tersebut agar tugas Polri lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan institusi lain yang sudah ada. Dengan struktur seperti ini, diri optimis bisa mengutamakan efisiensi dan fokus pada tanggungjawab masing-masing lembaga.(*)