DPRD Kritik Budaya Keterlambatan Pembangunan dan Kualitas Proyek

WAYTENONG – Dalam agenda reses DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) di Kecamatan Waytenong, sejumlah anggota DPRD menyoroti kebijakan Pemkab Lambar terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dinilai tidak sesuai jadwal.

Akibatnya, banyak proyek yang mengalami keterlambatan, bahkan terdampak cuaca buruk, sehingga memengaruhi kualitas hasil pembangunan.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Harun Roni, mengungkapkan bahwa keterlambatan pengerjaan proyek sudah sering disampaikan kepada Pemkab Lambar, tetapi hingga kini belum ada solusi konkret. Ia menyoroti pola pelaksanaan anggaran yang dinilai tidak efektif.

"Setiap tahun, anggaran yang telah disahkan pada tahun sebelumnya baru direalisasikan pada Agustus atau September. Bahkan, untuk anggaran APBD Perubahan baru dilaksanakan pada Desember, sementara batas akhir pengerjaan adalah 20 Desember," tegas Harun Roni.

Menurutnya, waktu pengerjaan yang sempit dan cuaca yang kurang mendukung, seperti hujan, serta lemahnya pengawasan pemerintah, berdampak langsung pada kualitas bangunan. Banyak proyek infrastruktur cepat mengalami kerusakan akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak maksimal.

Harun juga menekankan pentingnya perubahan pola dan waktu pembangunan, mengingat infrastruktur jalan di Lampung Barat menjadi penunjang utama ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong penguatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan jalan sangat vital untuk mendukung perekonomian masyarakat. Maka dari itu, Pemkab Lambar harus serius dalam merencanakan dan melaksanakan proyek ini," imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Saipul Abadi, anggota DPRD Fraksi Golkar. Ia mengkritik minimnya realisasi dari usulan yang diajukan masyarakat. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesan bahwa pembangunan melalui APBD tidak dikelola dengan serius.

"Sebagai contoh, ada usulan pembangunan jalan sepanjang dua kilometer, tetapi yang direalisasikan hanya 50 meter. Ini sangat jauh dari harapan masyarakat," kata Saipul.

Ia juga mengusulkan agar pembangunan difokuskan pada satu titik hingga selesai, daripada menyebar di banyak lokasi namun tidak tuntas. "Lebih baik satu titik diselesaikan dulu, baru usulan lainnya menyusul di tahun berikutnya," tambahnya.

Para anggota DPRD berharap Pemkab Lambar segera melakukan evaluasi terhadap pola perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan pengelolaan waktu yang lebih baik, pembangunan di Lampung Barat diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. (rinto/nopri)