Waka MPR Usulkan Pemerintah Perjelas Barang dan Jasa Terdampak PPN 12%

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Selasa , 24 Dec 2024 - 05:05

Eddy Soeparno Waka MPR RI.//Foto:dok/net.--

Bantalan Sosial sebagai Antisipasi

Eddy meminta pemerintah untuk memastikan adanya langkah antisipasi guna mengurangi dampak negatif kenaikan PPN, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Ia berharap bantuan sosial tetap disediakan, meski sifatnya sementara.

Pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap dikenakan PPN 0%. Bantuan juga harus tersedia untuk masyarakat yang paling terdampak, sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhan dasar meski ada kenaikan pajak.

Harapan untuk Kebijakan yang Adil

Dengan rincian yang jelas dan langkah antisipasi yang tepat, Eddy percaya kenaikan PPN 12% bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Ia berharap kebijakan ini diterapkan secara adil, tanpa memberatkan rakyat kecil.(*)

waka mpr usulkan pemerintah perjelas barang dan jasa terdampak ppn 12%                            radarlambar.bacakoran.co - wakil ketua mpr ri, eddy soeparno, menyoroti rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12% pada tahun 2025. eddy meminta pemerintah untuk menyusun daftar rinci barang dan jasa yang dikenakan ppn agar masyarakat tidak bingung dan bisa lebih memahami kebijakan tersebut.
 
eddy di kompleks parlemen, senayan, jakarta pusat, senin 23 desember 2024 kemarin mengatakan, jika barang atau jasa itu diproduksi di dalam negeri, menggunakan tenaga kerja lokal, serta bahan baku domestik, maka menurutnya, sangat layak dipertimbangkan untuk tidak dikenakan ppn. apalagi jika barang tersebut termasuk kebutuhan dasar. 
pentingnya kategori yang jelas
 
eddy menekankan perlunya daftar detail terkait barang dan jasa yang akan terdampak kenaikan ppn. ia menilai pemerintah harus memberikan kejelasan agar masyarakat dapat menyesuaikan pengeluaran mereka.
 
politisi pan itu juga mengatakan banyak sekali item yang perlu diperhatikan.karena itu, pemerintah harus membuat pengelompokan yang lebih rinci. dengan begitu, masyarakat bisa tahu, apakah produk yang mereka beli dikenakan ppn lama atau tarif baru sebesar 12% yang akan diberlakukan itu.
 
belajar dari pengalaman negara lain
 
eddy juga membandingkan situasi ini dengan pengalaman filipina. menurutnya, penerapan kebijakan serupa di negara tetangga tersebut sempat menurunkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi. namun, dalam jangka menengah dan panjang, kebijakan itu berhasil meningkatkan pendapatan negara.
 
menurut eddy, di filipina pernah mengalami hal yang sama. awalnya ada penurunan daya beli dan efek inflasi. tapi, dalam jangka panjang, kebijakan itu justru meningkatkan penerimaan negara, yang kemudian digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memberikan insentif ekonomi.
 
bantalan sosial sebagai antisipasi
 
eddy meminta pemerintah untuk memastikan adanya langkah antisipasi guna mengurangi dampak negatif kenaikan ppn, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. ia berharap bantuan sosial tetap disediakan, meski sifatnya sementara.
 
pemerintah harus memastikan kebutuhan pokok tetap dikenakan ppn 0%. bantuan juga harus tersedia untuk masyarakat yang paling terdampak, sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhan dasar meski ada kenaikan pajak.
 
harapan untuk kebijakan yang adil
 
dengan rincian yang jelas dan langkah antisipasi yang tepat, eddy percaya kenaikan ppn 12% bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional. ia berharap kebijakan ini diterapkan secara adil, tanpa memberatkan rakyat kecil.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Rabu, 25 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan