Hukum Aneh di Jepang: Warga Dilarang Gemuk

Reporter: Romdani |

Editor: Mujitahidin |

Jumat , 27 Dec 2024 - 09:29

Warga Jepang : Meskipun tidak ada "hukum yang melarang orang gemuk" di Jepang, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengukuran ukuran pinggang dan upaya pencegahan obesitas.//Foto : Dok/Net--

hukum aneh di jepang: warga dilarang gemuk                            radarlambar.bacakoran.co - di jepang, sebuah negara yang terkenal dengan etos kerjanya yang tinggi, sistem pendidikan yang ketat, dan perhatian yang besar terhadap kebersihan dan ketertiban sosial, terdapat beberapa peraturan yang kadang-kadang terdengar aneh bagi orang luar. 
 
salah satu isu yang sering muncul dalam pembicaraan mengenai kebijakan kesehatan publik jepang adalah upaya untuk mengurangi angka obesitas melalui peraturan yang cukup kontroversial—terutama yang berkaitan dengan ukuran pinggang warganya. namun, apakah benar ada hukum yang melarang warganya untuk gemuk.?
 
metode pemerintah jepang dalam menanggulangi obesitas, meskipun tidak ada hukuman langsung yang secara eksplisit "melarang" seseorang untuk menjadi gemuk, jepang memang memiliki kebijakan ketat yang bertujuan untuk menanggulangi obesitas dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. salah satu kebijakan paling terkenal adalah "metabo law" (metabolic syndrome law), yang diberlakukan pada tahun 2008.
 
metabo law mengatur bahwa setiap orang berusia 40 hingga 74 tahun harus menjalani pemeriksaan tahunan untuk mengukur ukuran pinggang mereka. ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi tanda-tanda sindrom metabolik, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika seseorang memiliki ukuran pinggang yang melebihi batas tertentu, mereka akan diminta untuk mengikuti program pengelolaan berat badan yang lebih intensif.
 
ukuran pinggang yang di tetapkan oleh pemerintah adalah, menurut metabo law, batas ukuran pinggang yang ditetapkan untuk pria adalah 33 cm dan untuk wanita 35 cm. jika seseorang memiliki ukuran pinggang yang lebih besar dari itu, mereka dianggap berisiko tinggi untuk mengalami sindrom metabolik. pemeriksaan ini dilakukan oleh perusahaan, organisasi, atau pemerintah lokal yang bertanggung jawab untuk memantau kesehatan warganya.
 
meskipun tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit serius, kebijakan ini telah menuai banyak kritik. beberapa orang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap privasi pribadi, sementara yang lain merasa bahwa penekanan pada ukuran tubuh dapat memperburuk masalah citra tubuh dan meningkatkan tekanan sosial untuk tampil kurus.
 
sanksi dan dampak dari metabo law
jika seseorang gagal mencapai target pengukuran atau tidak mengikuti program kesehatan yang disarankan, mereka dapat dikenakan sanksi berupa denda oleh perusahaan tempat mereka bekerja atau oleh pemerintah setempat. beberapa perusahaan bahkan mengancam akan menurunkan tunjangan kesehatan untuk karyawan yang tidak memenuhi standar ini. namun, sanksi ini biasanya lebih bersifat sosial dan ekonomi daripada hukuman hukum langsung.
 
pada sisi positifnya, kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. banyak warga yang mulai lebih memperhatikan pola makan mereka dan rutin berolahraga untuk menjaga berat badan agar tetap sehat.
 
pemerintah jepang memandang obesitas sebagai masalah serius yang dapat membebani sistem kesehatan negara. dengan populasi yang semakin menua, jepang berusaha keras untuk memastikan bahwa warganya tetap sehat dan produktif lebih lama. sindrom metabolik, yang terkait dengan obesitas, adalah penyebab utama penyakit jantung, stroke, dan diabetes. karena itu, jepang berupaya mengurangi prevalensi obesitas dengan cara yang sangat terstruktur dan terorganisir.
 
selain itu, jepang memiliki salah satu angka harapan hidup tertinggi di dunia, dan pemerintah sangat berfokus pada pencegahan penyakit untuk menjaga agar warga dapat hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang baik. oleh karena itu, kebijakan terkait kesehatan, termasuk yang berkaitan dengan berat badan, dilihat sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.
 
meskipun tujuan kebijakan ini baik, banyak yang merasa bahwa adanya aturan yang mengharuskan pengukuran ukuran pinggang dan menilai orang berdasarkan ukuran tubuh mereka dapat menciptakan stigma terhadap individu yang lebih besar. di jepang, budaya penampilan dan kesempurnaan tubuh sangat ditekankan, dan ini sering kali berhubungan dengan standar sosial yang ketat. akibatnya, kebijakan ini berisiko meningkatkan masalah terkait citra tubuh, seperti kecemasan atau gangguan makan.
 
selain itu, ada juga kritik yang menyatakan bahwa obesitas tidak selalu berkaitan dengan ukuran pinggang, dan bahwa faktor-faktor lain, seperti genetika, kondisi medis, dan gaya hidup secara keseluruhan, harus lebih dipertimbangkan. beberapa orang berpendapat bahwa pendekatan yang lebih holistik terhadap kesehatan, yang mencakup kesejahteraan mental dan emosional, akan lebih efektif daripada hanya berfokus pada pengukuran fisik.
 
jadi, meskipun tidak ada "hukum yang melarang orang gemuk" di jepang, kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengukuran ukuran pinggang dan upaya pencegahan obesitas bisa dibilang merupakan bentuk regulasi yang kontroversial dan cukup ketat. kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi seringkali diperdebatkan karena dampaknya terhadap citra tubuh dan kebebasan pribadi.
 
jepang, dengan budaya dan standar sosial yang sangat menghargai ketertiban, kedisiplinan, dan kesehatan masyarakat, terus berusaha menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan yang ketat dan perlindungan terhadap hak pribadi individu.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan