Kualitas Buruk, Aleg Minta Proyek di Sekincau Diusut

SEKINCAU – Proyek pembangunan jalan rabat beton yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di empat titik Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menuai sorotan tajam dari warga setempat. Pekerjaan yang dimulai pada akhir 2024 tersebut mendapat kritik keras terkait kualitas pengerjaan yang dianggap buruk dan tidak transparan.

Warga setempat merasa kecewa dengan hasil proyek yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Mereka mendesak agar DPRD Lampung Barat segera mengambil tindakan tegas menyusul temuan-temuan tersebut.

Desakan ini semakin menguat setelah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hi. Untung, melakukan inspeksi lapangan pada akhir Desember 2024.

”Pengerjaan proyek ini sudah menjadi sorotan sejak akhir tahun lalu karena kualitasnya sangat buruk. DPRD memang sudah turun langsung ke lokasi, namun hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak terkait,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Proyek yang mendapatkan kritik tajam tersebut terletak di empat titik, yaitu Pekon Giham Sukamaju, Tigajaya, Pampangan, dan Kelurahan Sekincau. Warga menilai kualitas pengerjaan jalan rabat beton tersebut jauh dari harapan dan tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Warga pun mengharapkan agar DPRD tidak hanya melakukan inspeksi lapangan secara formalitas. Mereka mendesak agar ada langkah nyata berupa pengawasan yang lebih ketat dan uji laboratorium terhadap kualitas pekerjaan proyek tersebut.

”Kami butuh bukti nyata dari DPRD, bukan hanya kunjungan lapangan. Jika tidak ada tindakan tegas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah,” tegas warga.

Hasil inspeksi yang dilakukan oleh Hi. Untung mengungkapkan sejumlah temuan serius, termasuk penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi.

Menurutnya, dominasi pasir dalam campuran material menjadi faktor utama penyebab cepatnya kerusakan pada struktur jalan. Padahal, setiap titik proyek tersebut menghabiskan anggaran hampir Rp200 juta.

”Jalan ini adalah akses vital bagi masyarakat. Jika kualitasnya buruk, dampaknya akan terasa langsung. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap masalah ini,” kata dia.  *