Pertemuan Megawati dan Prabowo Wujud Politik Tanpa Konsesi

Radarlambar.bacakoran.co – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga mencerminkan hubungan baik kedua tokoh tanpa adanya kepentingan politik transaksional.

Mega sudah menegaskan dalam pidato di HUT ke-52 PDI Perjuangan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo tetap terjalin baik. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco, serta Sekjen Partai Gerindra, Muzani, Kamis (16/1).

Said menepis spekulasi bahwa hubungan baik Megawati dan Prabowo terkait dengan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa Megawati ingin hukum tetap berjalan sesuai koridornya tanpa intervensi politik.

Said juga mengatakan. Kita harus memahami dengan jernih bahwa tidak ada kaitannya antara hubungan baik Ibu Mega dan Presiden Prabowo dengan proses hukum Mas Hasto. Ibu Mega selalu menekankan pentingnya supremasi hukum tanpa diperdagangkan demi kepentingan politik.

Menurutnya, Megawati berharap Presiden Prabowo bisa menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan hukum, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif pada stabilitas ekonomi nasional.

Said mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan berencana mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan dalam Kongres partai mendatang. Oleh karena itu, ia berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terlaksana sebelum acara tersebut.

Katanya juga. Hubungan kedua tokoh ini sudah terjalin lama, dan pertemuan fisik diharapkan bisa segera terjadi. Ini akan menjadi momen penting untuk meredakan ketegangan politik yang tidak proporsional.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan baik antara Megawati dan Prabowo tidak berarti PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan.

Dia mengulas, seperti yang sering disampaikan Mega, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi secara mutlak. PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, tetapi tetap menjadi mitra konstruktif bagi Presiden Prabowo. Ini adalah bentuk persahabatan tanpa konsesi. (*)