Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Memerlukan Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun

Radarlambar.Bacakoran.co - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah memerlukan tambahan dana hingga mencapai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan diperlukan agar program tersebut bisa segera dilaksanakan sesuai rencana dan mencakup sekitar 82,9 juta penerima manfaat.

Menurut Dadan, anggaran sebesar Rp 71 triliun yang disiapkan untuk tahun 2025 hanya mampu mendanai pemberian MBG untuk sekitar 17 juta penerima, jauh dari jumlah yang ditargetkan.

"Anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui itu hanya cukup untuk mendukung sekitar 15 hingga 17,5 juta penerima, jika tidak ada penambahan dana," kata Dadan saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

Dadan juga menambahkan bahwa berdasarkan perhitungan sementara dari Badan Gizi, untuk memenuhi target 82,9 juta penerima pada akhir 2025, dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp 100 triliun. "Jika tambahan anggaran tersedia pada bulan September, Rp 100 triliun akan cukup untuk mencapainya," jelasnya.

Keputusan terkait penambahan anggaran tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dadan menambahkan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, akan mengikuti keputusan Presiden terkait alokasi anggaran ini.

Menurut Dadan, Presiden Prabowo memiliki tujuan untuk memastikan semua penerima manfaat dapat dijangkau. Karena itu, jika anggaran perlu ditambah, itu akan disesuaikan dengan keputusan presiden.

APBD Dukung Program MBG dengan Alokasi Rp 5 Triliun

Pemerintah juga berencana memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Total dana dari APBD yang akan dialokasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa telah dilakukan pembahasan bersama seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui telekonferensi untuk mendukung program ini. Eksekusi dari anggaran daerah tersebut diperkirakan akan dimulai setelah bulan September, setelah pelantikan kepala daerah baru dan adanya perubahan anggaran serta penyesuaian APBD.

"Jika kita mengoptimalkan APBD dari provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, sekitar Rp 5 triliun dapat dialokasikan untuk membangun sekitar 4.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah-sekolah," ujar Tito.

Selain itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berperan dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar 2.000 sekolah, serta mendorong masyarakat untuk memproduksi bahan pangan dan ternak guna mendukung kelancaran pasokan program MBG.

Dengan adanya alokasi anggaran ini, pemerintah berharap agar program Makan Bergizi Gratis dapat segera terealisasi dan menjangkau seluruh penerima manfaat yang telah ditargetkan.(*)