Prabowo Temukan Anggaran Tak Efektif dalam APBN 2025, Rp306 Triliun Dipangkas

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Minggu , 02 Feb 2025 - 06:05

Hashim Djojohadikusumo.//Foto:dok/net.--

Jasa konsultan - 45,7%

Rapat, seminar, dan sejenisnya - 45%

Honor output kegiatan dan jasa profesi - 40%

Infrastruktur - 34,3%

Diklat dan bimbingan teknis - 29%

Peralatan dan mesin - 28%

Lisensi aplikasi - 21,6%

Bantuan pemerintah - 16,7%

Pemeliharaan dan perawatan - 10,2%

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran negara serta memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ke depannya, pengawasan anggaran akan terus diperketat untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efektivitas belanja negara.(*)

prabowo temukan anggaran tak efektif dalam apbn 2025, rp306 triliun dipangkas                            radarlambar.bacakoran.co - presiden terpilih prabowo subianto melakukan pemeriksaan mendalam terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2025. langkah ini diambil untuk menindaklanjuti instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. hasil pemeriksaan ini mengungkap berbagai pos anggaran yang dinilai kurang efektif, sehingga diputuskan untuk dilakukan pemangkasan sebesar rp306 triliun.
menurut hashim djojohadikusumo, adik sekaligus anggota tim pendukung prabowo, pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat kesembilan dalam struktur apbn. biasanya, pemeriksaan anggaran hanya dilakukan hingga tingkat ketiga atau keempat oleh presiden atau menteri. namun, prabowo melakukan pengecekan lebih mendalam untuk memastikan efektivitas setiap pengeluaran negara.
hashim dalam cnbc indonesia esg sustainability forum 2025, jumat 31 januari 2025 kemarin mengaku bahwa presiden prabowo bercerita kepada nya bahwa dalam beberapa minggu terakhir ia memeriksa anggaran negara dengan teliti. biasanya pemeriksaan hanya sampai tingkat tiga atau empat, tapi kali ini sampai tingkat sembilan. semuanya diperiksa secara mendetail. 
hasil dari audit tersebut menunjukkan adanya berbagai anggaran yang dapat dihemat. beberapa di antaranya adalah biaya perjalanan dinas, baik di dalam maupun luar negeri, serta program-program yang dinilai kurang bermanfaat. hashim bahkan menyebut adanya program yang tidak efektif dan terkesan tidak masuk akal.
ditambahkannya terdapat beberapa program yang menurutnya sangat tidak efektif. program seperti itu perlu dipangkas atau bahkan dihapus, bahkan dirinya kedepan dapat berbagi lebih lanjut tentang hal itu.
sebagai tindak lanjut, menteri keuangan sri mulyani indrawati mengeluarkan surat edaran s-37/mk.02/2025 yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara. surat tersebut berisi instruksi untuk melakukan pemotongan anggaran di berbagai sektor yang dianggap kurang prioritas.
dari hasil evaluasi, terdapat 16 pos belanja yang mengalami pemangkasan signifikan. beberapa di antaranya adalah:
alat tulis kantor (atk) - 90%
percetakan dan suvenir - 75,9%
sewa gedung, kendaraan, dan peralatan - 73,3%
belanja lainnya - 59,1%
kegiatan seremonial - 56,9%
perjalanan dinas - 53,9%
kajian dan analisis - 51,5%
jasa konsultan - 45,7%
rapat, seminar, dan sejenisnya - 45%
honor output kegiatan dan jasa profesi - 40%
infrastruktur - 34,3%
diklat dan bimbingan teknis - 29%
peralatan dan mesin - 28%
lisensi aplikasi - 21,6%
bantuan pemerintah - 16,7%
pemeliharaan dan perawatan - 10,2%
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran negara serta memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. ke depannya, pengawasan anggaran akan terus diperketat untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan efektivitas belanja negara.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan