Pengusaha Minta Pemerintah Bijak dalam Memilih Anggaran yang Dipotong

Radarlambar.bacakoran.co- Pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap Kementerian dan Lembaga (K/L) menuai protes dari sektor usaha.

Para pengusaha, khususnya di industri pariwisata dan penyelenggaraan acara, mengharapkan pemerintah lebih bijaksana dalam menentukan anggaran mana yang sebaiknya dipotong atau tetap diprioritaskan.

Ketua Umum Asosiasi Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo), Mulkan Kamaludin, menyatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran penting, sektor-sektor yang langsung memberikan kontribusi pemasukan negara, seperti pariwisata, seharusnya tidak terpengaruh. Pariwisata memberikan pendapatan negara melalui pajak yang langsung masuk ke kas negara, sehingga harus dipertahankan.

Lebih lanjut, Mulkan menyarankan agar pemotongan anggaran difokuskan pada sektor dengan pengembalian investasi yang lama, seperti infrastruktur. Infrastruktur yang didanai APBN berfungsi untuk layanan masyarakat, dengan pengembalian modal yang memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemotongan anggaran pada sektor ini lebih dapat dimaklumi dibandingkan pada sektor yang memberikan pemasukan langsung.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), Hosea Andreas Rungkat, juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak ekonomi dari sektor event. Event memiliki efek ganda yang tinggi, sehingga sektor ini sebaiknya tidak dipotong secara besar-besaran. Pemerintah disarankan untuk lebih selektif dalam memilih event yang benar-benar mendesak dan mendatangkan manfaat ekonomis.

Andreas juga menyarankan agar acara besar yang sebelumnya diselenggarakan secara nasional bisa disesuaikan dengan membuat acara per wilayah. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi biaya operasional dan tetap mendukung sektor event tanpa mengorbankan efisiensi anggaran.

Dengan berbagai pandangan ini, para pengusaha berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merencanakan pemotongan anggaran agar tidak berdampak negatif terhadap sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan pendapatan bagi negara.(*)